KPK limpahkan perkara proyek irigasi HSU ke Tipikor Banjarmasin

Banjarmasin (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, melimpahkan berkas perkara dugaan suap proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk disidangkan.

"Jadi berkas perkara untuk dua terdakwa sudah masuk di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin," terang Juru Bicara PN Banjarmasin Aris Bawono Langgeng.

Perkara dengan terdakwa Marhaini tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm.

Sedangkan perkara dengan terdakwa Fachriadi tercatat dengan nomor perkara 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm.

Aris mengatakan paling lama tiga hari pascapelimpahan berkas, Ketua PN Banjarmasin akan menunjuk majelis hakim dan ketua majelis hakim pemeriksa dan pengadil dua perkara tersebut.

Selain itu, katanya, ditentukan pula hari dan tanggal pelaksanaan sidang perdana masing-masing perkara dengan agenda pembacaan dakwaan.

Baca juga: KPK tahan Bupati Hulu Sungai Utara

Selama masa persidangan nanti, ujar dia, penahanan kedua terdakwa menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Keduanya kini dititipkan sebagai tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Banjarmasin.

Diketahui kedua terdakwa perkara dugaan korupsi suap ini dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK meringkus tiga tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) 15 September 2021. KPK menduga Plt Kepala Dinas PUPRT HSU Maliki menerima suap dari dua pengusaha Marhaini dan Fachriadi terkait dua proyek irigasi, yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam,Kecamatan Banjang.

Kasus ini kemudian menyeret Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari terhitung mulai 18 November 2021 sampai 7 Desember 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.