Ada keterlibatan ABD, jadi setiap proyek yang menggunakan dana ini harus melewati pengawasan ADBNusa Dua (ANTARA News) - Negara-negara ASEAN plus tiga beserta Asian Development Bank (ADB) menyiapkan dana bersama untuk menjamin pasar obligasi swasta atau Credit Guarentee and Investment Facility (CGIF) sebesar 700 juta dolar AS pada Mei 2011.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro ketika membacakan Joint Media Statement sebagai hasil pertemuan Menkeu ASEAN di Nusa Dua, Bali, Jumat, mengatakan, hal tersebut diperlukan menyadari pentingnya menjaga kestabilan pasar finansial.
Apalagi hal tersebut merupakan bagian dari rencana kerja ASEAN untuk integrasi dalam bidang moneter dan finansial atau Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN.
"Kami setuju untuk mengimplementasikan dan terlibat lebih jauh terhadap integrasi finansial dan memantau setiap komitmen yang dilaksanakan," ujarnya.
Selain itu, pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur atau ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dengan persiapan dana sebesar 485,2 juta dolar AS juga akan segera dimungkinkan pada September mendatang.
"Dana ini sebagai bentuk solidaritas dan konensus demi pertumbuhan, konektivitas fisik, dan mengurangi jurang pertumbuhan infrastruktur antar negara ASEAN," ujarnya.
Ia menjelaskan penggunaan dana tersebut juga memerlukan keterlibatan ADB sebagai pengawas.
"Ada keterlibatan ABD, jadi setiap proyek yang menggunakan dana ini harus melewati pengawasan ADB," ujarnya.
Pertemuan selama dua hari itu merupakan pertemuan tingkat Menteri Keuangan negara-negara ASEAN yang diadakan setiap tahun, pada minggu pertama April dan dilakukan bergilir diantara negara-negara anggota ASEAN.
Tujuan utama pertemuan adalah untuk mempercepat kerja sama dan dialog kebijakan antara negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi dan keuangan dalam upaya untuk memperkuat sistem keuangan daerah, mengembangkan pasar keuangan yang efektif dan mendalam, serta memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara, terkait dengan kerja sama khusus yang dilakukan Kementerian Keuangan RI akan meliputi kerja sama di bidang pengembangan pasar modal, asuransi, kepabeanan, dan pembiayaan infrastruktur.
(S034/A023)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
