Sri Mulyani: Global keluarkan 19 triliun dolar AS tangani COVID-19

Perekonomian dan keuangan dari sektor usaha serta perekonomian keseluruhan, begitu besar dampak COVID-19 sampai seluruh dunia melakukan countercyclical

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan insentif secara global yang telah dikeluarkan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 mencapai 19 triliun dolar AS baik dari sisi fiskal maupun moneter.

"Perekonomian dan keuangan dari sektor usaha serta perekonomian keseluruhan, begitu besar dampak COVID-19 sampai seluruh dunia melakukan countercyclical," katanya dalam acara Kick Off Sosialisasi UU HPP di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani mengatakan insentif global sebesar 19 triliun dolar AS itu meliputi dari sisi fiskal sebesar 12 triliun dolar AS dan dari sisi moneter mencapai 7 triliun dolar AS.

Indonesia pada tahun ini menganggarkan sebesar Rp744,77 triliun untuk membantu masyarakat dan mempertahankan dunia usaha di tengah tekanan dampak pandemi.

Anggaran yang hingga 12 November 2021 terealisasi Rp483,91 triliun itu masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sebenarnya telah diadakan sejak tahun lalu.

Sri Mulyani mengatakan langkah ini merupakan langkah extraordinary yang jika tidak dilakukan maka akan terjadi dampak maupun lonjakan yang jauh lebih besar.

Menurutnya, upaya global khususnya Indonesia saat ini telah membuahkan hasil mengingat dari sisi pengangguran dan kemiskinan mulai teratasi seiring ekonomi yang pulih.

“Alhamdulillah, saat ini sudah mulai menurun sisi pengangguran dan kemiskinan sebab ekonomi mulai pulih,” ujarnya.

Ia berharap pemulihan ini dapat terus berlanjut pada tahun depan meski ekonomi sempat kembali tertekan pada kuartal III 2021 akibat varian Delta yang melonjak.

Di sisi lain, ia mengatakan di negara-negara empat musim seperti di Eropa, Jerman dan Amerika Serikat saat ini sedang mengalami puncak varian Delta tertinggi mengingat ada musim winter yang mendorong penguatan COVID-19.

"Ini tantangan nyata COVID-19 belum selesai namun kami akan terus menggunakan instrumen APBN bersama DPR merumuskan langkah-langkah dalam rangka bisa respons secara responsif, fleksibel, dan akuntabel," jelasnya.