Dubes: Prancis akan bantu BKKBN atasi stunting dan kespro

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard menyatakan akan membantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatasi permasalahan stunting (kekerdilan) dan kesehatan reproduksi pada perempuan.

Pada tahap bilateral, Kedutaan Besar Prancis selalu menyambut baik kerjasama multilateral dengan otoritas Indonesia dan badan-badan PBB terkait.

"Misalnya, pada topik yang sangat akrab dengan BKKBN, kami sedang menjajaki upaya bersama UNFPA untuk mengelaborasi buku teks tentang kesehatan seksual dan reproduksi untuk Sekolah Menengah Atas Indonesia,” kata Olivier dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Olivier menjelaskan pihaknya selalu berkomitmen dan menerapkan upaya serupa dalam bidang pengurangan permasalahan malnutrisi seperti stunting.

Baca juga: Kepala BKKBN tegaskan kehamilan harus terencana untuk hindari tengkes

Baca juga: BKKBN: Penurunan stunting butuh sinergi antar K/L

Menurut Olivier, stunting membutuhkan strategi yang tidak hanya terbatas pada makanan saja. tetapi juga mencakup kesehatan, lingkungan yang bersih, sehat, dan perawatan kesehatan untuk ibu dan anak.

Untuk mengatasi permasalahan itu, berbagai cara seperti kerja sama ilmiah, pelatihan bersama ahli dan pengembangan proyek di bidang medis dan kebijakan publik dapat diwujudkan bersama Indonesia.

“Komitmen Prancis berkontribusi dalam penurunan kekerdilan melalui pemenuhan nutrisi yang baik bagi ibu dan anak, terlihat pada beberapa proyek. Misalnya, di Laos dengan meningkatkan status nutrisi 480 penduduk desa di Laos,” ujar dia.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Muhammad Rizal M. Damanik mengapresiasi itikad baik tersebut dan akan berusaha menjaga hubungan dengan Prancis untuk mengatasi kekerdilan di Indonesia.

“Kami berharap melalui acara ini, BKKBN dan Kedutaan Besar Perancis dapat membangun hubungan dan kerjasama yang baik, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Indonesia, termasuk pengurangan kasus kekerdilan,” kata dia.

Menurut Rizal, memastikan nutrisi yang tepat merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesehatan anak perempuan, ibu hamil, ibu, dan bayi baru lahir. Oleh sebab itu intervensi harus direncanakan sesuai dengan siklus hidup manusia, termasuk periode pra-kehamilan.

Dalam kesempatan itu dia menambahkan gizi yang tidak memadai untuk ibu hamil dapat berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak. Hal tersebut dapat menyebabkan kematian pada ibu, kelahiran prematur, keguguran dan kekurangan gizi.

“Oleh karena itu, intervensi dini yang menargetkan perempuan dan remaja putri terutama mereka yang berada dalam posisi rentan sangat penting,” kata Rizal.

Sebelumnya dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, pemerintah Indonesia telah menargetkan angka kekerdilan turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Untuk dapat mencapai angka tersebut, pemerintah harus menurunkan sebesar 2,7 persen setiap tahun dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak supaya angka itu terus mengalami penurunan.*

Baca juga: BKKBN buat Elsimil sebagai langkah keterbukaan informasi pada publik

Baca juga: BKKBN: Stunting harus turun agar Indonesia raih bonus demografi