Kemenkeu: Obligasi Bencana Dimungkinkan Tahun Depan

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penerapan obligasi bencana (catastrophic bond) sebagai bentuk asuransi dan antisipasi terhadap dampak bencana alam dapat dimungkinkan tahun depan.

"(Pembentukannya) secepat mungkin, kalau bisa tahun ini tapi kita realistis terwujud tahun depan," ujarnya saat ditemui di sela-sela pertemuan Menteri Keuangan se-ASEAN (ASEAN Finance Ministers Meeting) 2011 di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Menurut dia, pemerintah sedang mengkaji model yang tepat bagi penerapan obligasi tersebut dan untuk sementara ada dua opsi yang dapat dipertimbangkan yaitu dalam bentuk pembentukan dana (pulling fund) atau memperkuat mekanisme asuransi yang sudah ada.

Namun, dengan pertimbangan bentuk asuransi saat ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dana bencana yang sangat besar maka opsi bentuk pembentukan dana kemungkinan akan terpilih.

"Kami memperhitungkan kalau menggunakan asuransi yang ada tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan dana bencana yang sangat besar. Jadi arahnya lebih ke penerbitan catastrophic bond," ujarnya.

Obligasi ini, menurut Bambang, akan diterbitkan melalui sebuah perusahaan yang dibentuk bersama oleh sepuluh negara ASEAN dan akan mendapatkan modal dari kontribusi negara anggota ASEAN.

"Sebagai bentuk investasinya, perusahaan ini akan menerbitkan obligasi, yang dananya hanya akan digunakan bagi negara yang dilanda bencana," ujarnya.

Ia menjelaskan peminat dari penerbitan obligasi ini awalnya berasal dari negara anggota ASEAN, namun China juga memiliki ketertarikan karena negara tersebut juga sering dilanda bencana alam.

"Negara-negara ASEAN sudah memahami ide itu, mereka juga menyatakan ketertarikan meskipun ada negara yang tidak rawan bencana tapi mereka tertarik dan perlu melakukan kajian terutama membangun model sehingga nanti bisa dipakai dan diterima Negara-negara ASEAN lain. Sedangkan China menyatakan ketertarikan, karena mereka negara yang juga rawan terkena bencana," ujarnya.

Ide pembentukan obligasi ini muncul pada pertemuan tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) ke-43 di Tashkent, Uzbekistan.

Pada pertemuan itu, Indonesia berpendapat meskipun telah terlihat tanda-tanda pemulihan ekonomi global, semua pihak masih harus memperhatikan masalah likuiditas global, kebutuhan akan asuransi bencana alam, infrastruktur serta perubahan iklim.(*)

(T.S034/B012)