KLHK dan pemerintah daerah berbagi peran dalam rehabilitasi mangrove

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sri Handayaningsih mengatakan KLHK terus berbagi peran dengan pemerintah daerah dalam merehabilitasi kawasan mangrove yang rusak.

"Terdapat 701 ribu hektare kawasan mangrove yang menjadi tanggung jawab kita untuk direhabilitasi sesuai kapasitas masing-masing. Ada mangrove di dalam dan di luar kawasan, dan tentunya itu rehabilitasinya berdasarkan pembagian peran, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun nonpemerintah," katanya dalam diskusi daring bertajuk "Satu Juta Mangrove untuk Kehidupan" yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan pemerintah juga terus bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pelaku usaha swasta yang mau berkontribusi melestarikan mangrove melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan.

"Di KLHK kami punya program rehabilitasi mangrove di entitasnya, di UPT (Unit Pelaksana Teknis)-nya, yaitu Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung masing-masing provinsi yang selama dua tahun terakhir melakukan program rehabilitasi dan pengelolaan mangrove melalui skema pemulihan ekonomi nasional atau PEN," katanya.

Baca juga: APIK: Anak muda perlu turut diajak merehabilitasi mangrove

Di samping itu, KLHK juga bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain untuk merehabilitasi kawasan mangrove yang rusak, seperti dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pariwisata untuk menjadikan kawasan mangrove objek pariwisata.

Rehabilitasi kawasan mangrove dengan penanaman kembali, kata dia, akan mendorong Indonesia mencapai target penurunan emisi karbon dioksida hingga 29 persen dengan usaha sendiri pada 2030.

Pasalnya, berdasarkan penelitian terbaru, tanaman mangrove menyerap emisi hingga empat kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan tanaman lain.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIK) Indonesia Mahawan Karuniasa mengatakan rehabilitasi mangrove mendesak untuk dilakukan guna menjaga suhu Bumi tidak naik hingga lebih dari 1,5 derajat Celcius.

"Kalau mangrove ditebangi itu emisi karbon bisa semakin banyak, akhirnya suhu Bumi bisa naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Bencana alam seperti banjir pun akan makin sering terjadi termasuk di Indonesia, di mana banjir telah melonjak hingga lebih dari 35 kali lipat sekarang ini," katanya.

Baca juga: KLHK: Indonesia perlu rehabilitasi 701 ribu hektare kawasan mangrove
Baca juga: Rehabilitasi mangrove perlu perhatikan kesejahteraan masyarakat