DPR: Kaji mendalam rencana larangan perayaan Tahun Baru

Perencanaan itu harus dikaji dengan komprehensif agar aturan yang dibikin matang, lalu kemudian juga nanti diimplementasikan di lapangan oleh petugas bisa berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menginginkan adanya kajian mendalam yang dilakukan pemerintah terkait dengan rencana untuk melarang perayaan Tahun Baru 2022 agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat.

Sufmi Dasco dalam rilis di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa kajian komprehensif perlu dilakukan agar aturan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

"Perencanaan itu harus dikaji dengan komprehensif agar aturan yang dibikin matang, lalu kemudian juga nanti diimplementasikan di lapangan oleh petugas bisa berjalan dengan baik," katanya.

Selain itu, ujar dia, perencanaan yang baik juga dapat membantu agar ke depannya bila diberlakukan, maka dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara tepat sasaran.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu mengatakan, DPR akan mendukung langkah pemerintah dalam mencegah gelombang ketiga penularan COVID-19, apalagi kasus COVID-19 di sejumlah negara kembali meningkat.

Untuk memitigasi lonjakan kasus COVID-19, Dasco juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana melarang perayaan Tahun Baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan besar, sebagai upaya antisipasi kenaikan kasus saat momentum Natal dan Tahun Baru.

"Di kesempatan ini, di tengah angka peningkatan kasus di Eropa dan beberapa negara lain yang terus tinggi, saya kembali mengajak kita semuanya untuk tidak egois dan saling berbesar hati agar kita sama-sama bisa menaati kembali protokol kesehatan yang terus diimbau agar kita tidak kembali mengulang pengalaman buruk pada masa yang lalu akibat kelalaian kita," kata Menko Luhut Pandjaitan.

Pemerintah, ujar dia, juga mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus akibat Natal dan Tahun Baru.

Kesiapan itu mencakup aspek baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Menurut Koordinator PPKM Jawa-Bali itu, kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus COVID-19 pada periode Natal dan Tahun Baru akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi kita ke depan.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menjelaskan hingga saat ini pemerintah terus menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang patuh akan protokol kesehatan semakin berkurang dari hari ke harinya.

Hal itu, menurut Luhut, sangat mengkhawatirkan dalam menghadapi potensi kenaikan mobilitas dan kasus konfirmasi COVID-19 di masa Natal dan Tahun Baru nanti.