KLHK: Pemulihan dan pelestarian mangrove butuh komitmen semua pihak

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (PKPD) Kementerian LHK Sri Handayaningsih mengatakan seluruh pemangku kepentingan perlu menyamakan persepsi serta komitmen dalam dalam pelaksanaan pemulihan dan pelestarian mangrove di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, Sri menyebutkan mangrove di Indonesia menjadi ekosistem strategis yang menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo, bahkan menjadi perhatian di internasional.

“Sebetulnya sudah lama sekali kita melakukan upaya-upaya pengelolaan dan rehabilitasi untuk mangrove, namun memang selama dua tahun ini kita betul-betul didorong upaya bersama-sama, baik dari pihak pemerintah maupun swasta dan sebagainya untuk mencapai keberhasilan mangrove,” katanya dalam konferensi pers virtual Djarum Foundation “Satu Juta Mangrove untuk Kehidupan” pada Kamis.

Sri mengatakan kehadiran mangrove juga memberi peluang bagi Indonesia untuk mempercepat target pengurangan emisi karbon gas rumah kaca yang sudah dicanangkan di Paris Agreement hingga 2030.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 yang baru diluncurkan pada bulan lalu, Indonesia memiliki kekayaan mangrove seluas 3,36 juta hektar atau 20 persen dari mangrove dunia dan 36 persen di Asia Tenggara.

Sri mengatakan menurut PMN tercatat kurang lebih 701 ribu hektar eksisting dan potensi mangrove yang harus direhabilitasi.

“Di luar itu, mangrove kita masih cukup bagus kondisinya, dan 701 ribu itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak,” tuturnya.

Namun di sisi lain, lanjut Sri, degradasi ekosistem mangrove di hampir 34 provinsi di Indonesia masih cukup memprihatinkan yang dapat mengancam keberadaan eksisting mangrove di wilayah pesisir. Degradasi tersebut antara lain disebabkan oleh permasalahan alih fungsi lahan menjadi tambak dan sawit, aktivitas ilegal, dan sebagainya.

Sri mengatakan bahwa permasalahan pada aspek sosial-masyarakat di sekitar pantai atau pesisir mangrove juga harus dipikirkan. Oleh sebab itu, skema untuk pemulihan ekosistem mangrove di Indonesia mencakup tiga pilar utama, yaitu untuk konservasi, sosial-ekonomi, dan kelembagaan.

Ia mengatakan Kementerian LHK telah sendiri telah melakukan program pengelolaan dan rehabilitasi mangrove melalui skema pemulihan ekonomi nasional (PEN) selama dua tahun terakhir.

Pada tahun lalu, Presiden juga telah membentuk badan khusus untuk percepatan rehabilitasi mangrove, yakni Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020 yang memandatkan percepatan rehabilitasi mangrove seluas kurang lebih 600.000 hektar hingga 2024.

“Harapan kami dengan terpulihnya mangrove di Indonesia maka pencapaian target tersebut bisa segera terwujud,” pungkasnya.