Jakarta, 6/4 (ANTARA) - Sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan Minapolitan, Kabupaten Sukabumi perlu didorong untuk melakukan percepatan pengembangan wilayah melalui usaha kelautan dan perikanan sebagai kegiatan utamanya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan 41 Kawasan Minapolitan percontohan, salah satunya adalah berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad pada acara Pesta Nelayan ke-51 Kabupaten Sukabumi di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat hari ini (6/4).
Lebih lanjut menteri mengatakan, bahwa program pengembangan kawasan Minapolitan perlu adanya komitmen daerah terhadap pengembangan usaha perikanan. Gerakan Minapolitan, di Kabupaten Sukabumi dengan zona inti PPN Palabuhanratu akan dilakukan penguatan terhadap peranan Pemerintah Pusat dan Daerah serta sektor terkait untuk pemberdayaan masyarakat kawasan. Beberapa kriteria penetapan lokasi tersebut yaitu memiliki Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), dan kawasan yang telah memiliki Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
Kawasan Minapolitan disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produksi perikanan. Program Minapolitan digulirkan sebagai akselerator bagi pembangunan kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang mampu membangkitkan multiplier effect perekonomian daerah dan untuk menunjang pencapaian visi KKP yaitu "Indonesia sebagai Penghasil Produk Perikanan Terbesar Tahun 2015" dengan misi "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan".
Pengelolaan sumber daya ikan merupakan hal yang penting,mengingat di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia menunjukkan trend semakin menurun. Kondisi pemanfaatan sumber daya ikan di perairan laut Indonesia secara umum mengalami overfishing yang mengarah pada penurunan cadangan ikan secara gradual. Dengan kondisi inidilihat dari semakin mengecilnya ukuran hasil tangkapan, semakin jauhnya daerah penangkapan,kecenderungan penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (catch per unit effort/CPUE), serta terjadinya perubahan komposisi hasil tangkapan. Untuk meningkatkan hasil tangkapan sekaligus ikut mengawasi sumber daya kelautan Indonesia, KKP telah memberikan bantuan kapal ikan untuk nelayan sebanyak 1.000 unit hingga tahun 2014, diantara sebanyak 44 kapal telah disalurkan pada tahun 2010, dan 253 kapal akan disalurkan tahun 2011.
Penurunan sumberdaya ikan tersebut merupakan dampak dari interaksi antara aktifitas penangkapan yang semakin intensif dan menurunnya daya dukung perairan akibat degradasi habitat penting perikanan, seperti: terumbu karang, mangrove, lamun, maupun bentuk dasar perairan lain yang memiliki fungsi sejenis. Secara ekologis, tipologi habitat tersebut sangat penting bagi keberlanjutan produksi sumber daya ikan karena fungsi sebagai daerah pemijahan (spawning ground), sekaligus penting untuk menjamin proses rekruitmen stok karena fungsinya sebagai daerah pembesaran dan asuhan (nursery ground), serta daerah mencari makan (feeding ground).
Menghadapi kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP telah menetapkan strategi pemulihan potensi sumber daya ikan sebagai bagian kebijakan revitalisasi perikanan tangkap dengan strategi pemulihan upaya pengkayaan stok ikan.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)
Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011
