BPJS Kesehatan berperan aktif rumuskan "sickness benefits"

Saat ini perlu dipertimbangkan oleh sebuah negara, khususnya yang telah menjalankan program jaminan sosial untuk mengembangkan jaminan pendapatan saat sakit (tunjangan sakit) atau 'sickness benefits'

Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan terus berperan aktif dalam perumusan "sickness benefits" sebagai kontribusi dalam perkembangan jaminan sosial di tingkat internasional, khususnya dalam menjawab tantangan di era setelah pandemi COVID-19.

"Saat ini perlu dipertimbangkan oleh sebuah negara, khususnya yang telah menjalankan program jaminan sosial untuk mengembangkan jaminan pendapatan saat sakit (tunjangan sakit) atau 'sickness benefits', terutama bagi negara yang terdampak pandemi COVID-19 seperti Indonesia. Namun kebijakan dan skema yang ditentukan juga perlu memperhatikan kemampuan negara," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat memimpin seminar internasional anggota ISSA bertemakan "Sickness Benefits – Challenge and National Strategies" secara daring, di Jakarta, Rabu.

Ghufron yang saat ini ditunjuk sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance International Social Security Association (ISSA) periode 2020-2022, beranggotakan 160 negara, aktif memimpin negara anggota ISSA dalam pembahasan pengelolaan jaminan sosial di dunia saat ini dan di masa mendatang.

Dipaparkannya bahwa sickness benefit adalah sejumlah uang yang diterima secara teratur dari pemerintah ketika seseorang tidak dapat bekerja karena sakit.

Di Indonesia sendiri, kata dia, penerapan sickness benefit belum sepenuhnya diimplementasikan dan bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan atau pemberi kerja.

Ia mengatakan kehadiran negara dalam hal ini pada penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah melalui jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Disebutkannya pandemi COVID-19 menggambarkan perlunya sickness benefits, karena penyebaran virus COVID-19 mengancam kesehatan masyarakat.

Ia menambahkan, pekerja yang tidak memiliki jaminan pendapatan selama sakit mungkin terpaksa bekerja saat sakit, sehingga kemungkinan akan menulari orang lain.

Selain itu, lanjut dia, tidak adanya jaminan pendapatan selama sakit menimbulkan risiko kemiskinan bagi pekerja dan keluarganya, dengan dampak ekonomi dan sosial yang berpotensi berlangsung lama.

Ia berharap ke depan Indonesia dapat mengembangkan cakupan jaminan sosial melalui sickness benefits ini.

Untuk itu, menurut dia, penting bagi Indonesia untuk mempelajari skema sickness benefits yang telah diimplementasikan negara lain.

Melalui keanggotaan ISSA ini, kata Ali Ghufron Mukti , diharapkan Indonesia dapat bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman antar negara, dan segera menemukan skema yang ideal agar program jaminan sosial makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain BPJS Kesehatan, turut hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara antara lain Social Security Development Branch ISSA, National Health Insurance Service (NHIS) Korea Selatan, The National Sickness Insurance Fund (CNAM) Perancis, Social Security Institution (SGK) Turki, dan European Social Observatoty (OSE).

Baca juga: BPJS Kesehatan-ISSA gelar simposium internasional bahas jaminan sosial

Baca juga: BPJS Kesehatan jangan hanya biaya orang sakit, sebut Akkopi

Baca juga: Program JKN-KIS diperkenalkan BPJS pada pertemuan internasional

Baca juga: JKN-KIS jadi contoh asuransi sosial tingkat internasional