Ketua AU Kecam Campur Tangan Asing di Pantai Gading, Libya

Jenewa (ANTARA News/AFP) - Ketua Afrika Bersatu (AU) Teodoro Obiang Nguema mengutuk campur tangan tentara asing di Pantai Gading dan Libya, dengan mengatakan bahwa Afrika harus dibolehkan mengelola urusannya.

"Afrika tidak memerlukan pengaruh dari luar. Afrika harus mengelola sendiri urusannya," kata Obiang Nguema, yang juga presiden Guinea Khatulistiwa, dalam muktamar antarbangsa di Jenewa.

Ketua AU itu mencatat bahwa kekerasan di Pantai Gading mengakibatkan banyak korban jiwa dan bahwa serikat itu menekan orang kuat Laurent Gbagbo mundur dan mengakui Alassane Ouattara sebagai presiden Pantai Gading.

Tapi, itu seharusnya tidak berarti perang, campur tangan tentara asing, katanya.

Ia juga mengecam campur tangan hukuman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Libya.

"Saya percaya bahwa masalah di Libya harus diselesaikan dalam kerangka dalam negeri dan bukan melalui campur tangan, yang dapat muncul untuk menyerupai campur tangan kemanusiaan. Kita telah melihat itu di Irak," kata Obiang Nguema.

Pasukan PBB dan Prancis menyerang markas Gbagbo pada Senin, kata juru bicara badan dunia itu kepada kantor berita Prancis AFP, ketika presiden terpilih Ouattara melakukan serangan mati-matian untuk menggesernya dari kekuasaan.

Sejumlah helikopter dari Tugas PBB di Pantai Gading (UNOCI) dan pasukan Prancis menyerang barak tentara, rumah Gbagbo dan istana presiden di kota penting Abidjan, kata juru bicara badan dunia itu, Hamadoun Toure.

"Sejumlah helikopter UNOCI menyerang markas tentara Agban dan Akuedo dan juga istana serta kediaman presiden," katanya.

"Kami bekerja dengan pasukan Licorne Prancis, sesuai dengan mandat kami dan resolusi 1975 Perserikatan Bangsa-Bangsa," katanya.

"Kami melancarkan gerakan untuk melindungi rakyat dengan mengeluarkan senjata berat, yang digunakan pasukan khusus Laurent Gbagbo terhadap rakyat dan terhadap penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dari jalan salah," tambahnya.

Resolusi Dewan Keamanan PBB itu, yang disahkan pada 30 Maret, memerintahkan hukuman terhadap Gbagbo dalam upaya membuat ia melepaskan kekuasaan dan menyatakan pasukan badan dunia tersebut di negara itu akan bertindak untuk "mencegah penggunaan senjata berat".

Dalam beberapa hari belakangan, seorang penjaga perdamaian tewas dan banyak yang luka sesudah mendapat serangan dari pasukan Gbagbo.

Saksi melihat empat helikopter Licorne menyerang markas tentara Agban, sementara beberapa saksi lain melaporkan helikopter PBB menembak ke arah asrama Akouedo.

Pemerintah Prancis memastikan tentara Prancis dan PBB terlibat dalam gerakan untuk "meredam" senjata, yang digunakan terhadap warga oleh petempur Gbagbo, berdasarkan atas resolusi 1975.

"Sekretaris Jenderal PBB (Ban Ki-moon) meminta bantuan pasukan Prancis dalam gerakan itu," katanya dalam pernyataan.

"Presiden Republik (Nicolas Sarkozy) menanggapi baik permintaan berperan serta dalam gerakan UNOCI untuk melindungi warga," katanya.

"Prancis minta penghentian segera semua kekerasan terhadap warga. Pelaku kejahatan itu harus dibawa ke pengadilan," kata pemerintah Prancis.

Gbagbo sedang merundingkan penyerahan dirinya setelah pasukan setia kepada Ouattara melancarkan serangan besar terhadap istana presiden pada Selasa, kata duta besar Ouattara di Paris.(*)

(Uu.B002/M016)