Hal tersebut dikatakan Jusuf Kalla usai menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "Belajar dari Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 KG, Demi Suksesnya Program Nasional Pembatasan BBM Bersubsidi", di Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia (FEUI), di Depok, Jabar, Selasa.
"Tidak mudah, kita harus melakukan amandemen UUD 45 terlebih dahulu," kata Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Untuk melakukan perubahan UUD 45 tersebut perlu waktu yang tidak sebentar. "Tidak mudah dan perlu proses lama dan panjang," katanya.
DPD mengusulkan amandemen UUD 45 yang berisi tentang dimungkinkannya calon perseorangan untuk dapat ikut dalam pemilihan presiden.
Jusuf Kalla enggan memberikan pernyataan apakah dirinya mendukung atau menolak calon perseorangan tersebut. "Nantilah...natilah," katanya sambil bergegas memasuki mobil.
Ia juga untuk membicarakan soal pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 nanti, apakah dirinya akan maju lagi atau tidak.
"Tidaklah, masih jauhlah, kita keliling-keliling dulu sajalah," katanya.
Menurut dia, keliling-keliling tersebut adalah bisa ngajar bisa jadi fokus turun daerah bencana dalam kapasitasnya sebagai ketua umum PMI.
Sementara itu mengenai pembangunan gedung baru DPR, ia mengatakan belum waktunya dilakukan saat ini. Hal tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini di mana banyak infrastruktur yang masih perlu perbaikan.
"Ini sudah sering kita bicara bahwa itu belum waktunya. Kalau kemewahan dimulai, maka akan banyak diikuti di daerah, dan ini akan semakin susah anggaran kita," ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan gedung baru DPR membutuhkan dana yang besar, padahal saat ini kita membutuhkan dana untuk pemabngunan infrastruktur.(*)
(T.F006/D011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
