SOKSI Sarankan Kenakan Gaji Pejabat Negara Ditunda

Jakarta (ANTARA News) - Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menyarankan pemerintah untuk menunda rencana kenaikan gaji pejabat negara dan lebih memprioritaskan kenaikan gaji pegawai negeri sipil golongan I hingga IV sebesar 15 persen.

"Sebagai Ketua Umum SOKSI saya harapkan pemerintah harus memprioritaskan kenaikan gaji PNS golongan I dan IV, ketimbang menaikkan gaji pejabat negara," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Ade Komarudin di Jakarta, Selasa.

Kenaikan gaji PNS ini merupakan salah satu faktor penunjang reformasi birokrasi. Kalau gaji pejabat negara kan tidak terlalu mendesak, katanya.

Menurut Ade Komarudin, pihaknya sangat peduli dan berkepentingan memperjuangkan kenaikan gaji PNS karena banyak kader-kader SOKSI di daerah seperti di Jambi yang mayoritas atau sekitar 40 persen pengurusnya berasal dari PNS.

"SOKSI berkomitmen memperjuangkan kenaikan gaji PNS maupun karyawan swasta lainnya. Kalau perlu, saya sendiri akan membicarakan masalah kenaikan gaji PNS ini dengan Menteri Keuangan," katanya.

Ade Komarudin menjelaskan, dengan kenaikkan gaji PNS ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja para PNS dalam rangka meningkatkan citra, dan pengabdiannya sebagai pelayanan kepada masyarakat.

"Karena itu, PNS sebagai abdi masyarakat harus memberikan teladan yang baik, meski pun kenaikkan gaji tersebut tidak terlalu signifikan, bila dibandingkan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi," katanya.

Ade Komarudin berharap 10 ormas yang bernaung dibawah Partai Golkar---Hasta Karya khususnya organisasi yang melahirkan dan didirikan Partai Golkar harus bahu membahu dan bekerjasama melakukan konsolidasi organisasi.

"Jangan sampai ormas yang ada di Golkar justru membebani Golkar, tapi bagaimana menyukseskan program Golkar. Saya berharap jika Hasta Karya mau bekerja keras dan berkarya demi Golkar, Insya Allah Golkar akan jaya kembali. Paling tidak, target Golkar meraih 30 persen suara bisa tercapai," katanya.

Ade mengakui, sekarang ini banyak kegiatan SOKSI yang dihadiri Ketua Umum Partai Golkar, karena karya nyata yang dilakukan SOKSI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sekarang ini, SOKSI sedang melakukan konsolidasi sampai ke akar rumput mulai dari kecamatan, kelurahan hingga ke desa-desa.

"Kalau di setiap desa saja ada sekitar 80 pengurus SOKSI, Wanita Swadiri, Wirakarya, Baladhika dan Fokusmaker, maka target Partai Golkar untuk mendapatkan 10 juta kader tidak terlalu sulit, termasuk target 30 persen pada Pemilu 2014 nanti Insya Allah akan bisa terlaksana dengan baik,"katanya.

(J004/K005/S026)

8 April 2011

Ada dua hal yang harus diperhatikan DPR dalam penegakan hukum, 1. Sesuaikan sistem per UU an dengan dinamika sosial, jgn smapai terjadi benturan2 di masayaratkat, contoh; kalau kasus pencurian, dipergunakan KUHP warisan zaman Belanda, yg tak memandang rasa kasihan, sdgkan untuk Korupsi, dipergunakan UU Korupsi, yg sistemnya berbelit2, dan menyulitkan penegak hukum untuk menegakkannya, itu baru satu contoh, 2. Mohon perhatikan finansial Hakim, jgn rusak keadilannya dgn kesulitan ekonomi yg dideritanya.

0 0 Balas LaporkanHapus
6 April 2011

Tidak ada kenaikan gaji Bagi DPR, mungkin gak ada masalah, tp bagi Hakim itu benar2 masalah, apakah bpk tidak tau bagaimana sulitnya kehidupan hakim saat ini?? sebagai pejabat negara, dia gak ada artinya dengan Pejabat PNS di Pemda, jgnlah bpk menutup mata kepada lembaga yudikatip, bagaimanapun secara konstitusi dan UU, Hakim adlhpejabat negara, tp dari segi take home pay dan fasilitas, gak ada apa2nya dgn Pejabat Legislatip (DPR/DPRD) dan Pejabat Eksekutip didaerah (yang notabene adalah PNS),

0 0 Balas LaporkanHapus
6 April 2011

Buat Pejabat Tinggi Negara memang tidak mendesak, tetapi khusus pejabat negara HAKIM itu mendesak, karena banyak PNS yang penghasilan resminya melebihi Hakim yang katanya termasuk Pejabat Negara Yudikatif.

0 0 Balas LaporkanHapus
6 April 2011

Bapak Gak ngikutin perkembangan dengan serius sich, Sudah terjadi ketimpangan antara Pejabat Negara dengan Pejabat (PNS) di daerah atapun di Kementerian, buka mata kenapa sich.. jgn bapak pikir semua Pjbt negara sudah sejahtera seperti DPR, banyak Pejabat negara lain yang sulit hidupnya, rumah dinas gak ada, kendaraan dinas gak ada, sakit gak py uang, dan seluruh hidupnya ditanggung dengan gaji yang gak naik2,tolong pikirkan juga Pejabat Negara yang sengsara tuh pak, ..

0 0 Balas LaporkanHapus
6 April 2011

Mohon dipelajari secara seksama dulu sebelum memberi komentar, bahwa telah terjadi ketimpangan penghasilan antara Pejabat Negara dengan Pejabat PNS, bahkan Lurah aja sudah lebih diperhatikan daripada pejabat negara seperti Hakim, dan perhatikan juga Tunjangan Daerah pejabat lingkungan PNS, lebih tinggi dari Ketua Pengadilan Tingkat Banding, silahkan diperiksa,

0 0 Balas LaporkanHapus