Permasalahan akan semakin kompleks, jadi tidak ada solusi selain menaikkan harga BBMDepok (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dibandingkan dengan melalui mekanisme pembatasan.
"Pembatasan BBM bersubsidi tidak akan efektif dan akan ada penyelewengan luar biasa," kata Jusuf Kalla, usai menghadiri seminar bertajuk "Belajar dari Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg, Demi Suksesnya Program Nasional Pembatasan BBM Bersubsidi", di Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia (FEUI), di Depok, Selasa.
Menurut Jusuf Kalla, jika estimasi harga minyak mentah sebesar 120 dolar AS per barel, maka harga BBM jenis premium berada di kisaran Rp6.000 per liter.
"Saya khawatir jika BBM tidak dinaikkan maka akan bermasalah dengan keuangan negara," katanya.
Ia mengatakan, jika pembatasan BBM diteruskan akan terjadi penyelewengan, dan akan ada masalah di pompa bensin, masyarakat saling curiga, serta akan muncul BBM oplosan dan penimbunan.
"Permasalahan akan semakin kompleks, jadi tidak ada solusi selain menaikkan harga BBM," kata mantan ketua umum Partai Golkar itu.
Untuk itu ia mengharapkan pemerintah bisa bersikap untuk mengeluarkan kebijakan tidak populer di mata masyarakat tersebut.
Hal senada juga dikatakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesoa (FEUI) Firmanzah. Ia mengatakan solusi yang tepat mengatasi permasalahan BBM adalah dengan menaikkan harga BBM.
"Pembagian jatah alokasi BBM tentunya akan menimbulkan masalah yang kompleks dalam implementasinya," ujarnya.
Dikatakannya kenaikan harga BBM jenis premium idealnya adalah antara Rp5.000 hingga Rp5.500 per liter.
Pendapat senada juga dikatakan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha. Dikatakannya untuk menaikkan harga BBM sudah ada payung hukumnya yaitu UU APBN. Disebutkan bahwa kenaikan BBM masih bisa ditoleransi hingga 10 persen.
"Waktunya ya bisa kapan saja, karena sudah ada payung hukumnya," ujarnya.
Untuk itu ia mengharapkan ketegasan sikap dari pemerintah untuk tidak ragu menaikkan harga BBM.
Dikatakannya ada dua hal yang diperhatikan dalam masalah BBM adalah yaitu kenaikan harga minyak dunia, dan juga mengendalikan subsidi yang tepat sasaran.
Mantan Direktur Utama Pertamina Ari Sumarno mendukung pendapat Jusuf Kalla. Kenaikan harga dilihat dari kemampuan subsidi yang disalurkan.
"Kalau sudah lebih dari batasan, bisa dinaikkan," katanya.
Mengenai pembatasan BBM, katanya, dapat diterapkan tetapi harus efektif dan tidak merugikan pihak manapun.
(F006)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
