Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai bahwa calon presiden dari jalur perseorangan atau independen belum perlu.
"Calon presiden dari partai politik sudah merupakan putra terbaik bangsa yang sebelumnya telah melalui proses selektif," kata Ahmad Muzani di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut dia, usulan calon presiden independen yang disampaikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menjadi peringatan bagi partai politik untuk mengusung calon presiden benar-benar kompeten.
Partai politik, kata dia, hendaknya melakukan konsolidasi dan kaderisasi lebih baik dan tidak melakukan manajemen konflik sehingga bisa memunculkan calon presiden yang lebih baik.
"Saya kira calon presiden dari partai politik masih layak dan sudah mewakili seluruh elemen masyarakat," katannya.
Anggota Komisi I DPR RI ini memperkirakan, DPD RI mengusulkan calon presiden independen karena ada ketidakpuasan terhadap calon presiden dari partai politik.
Menurut dia, DPD RI bisa saja mengusulkan calon presiden independen tapi harus melalui usulan amandemen konstitusi secara komprehensif, tidak bisa usulan amandemen konstitusi yang tambal sulam.
"Saya menilai usulan amandemen konsitusi yang dilakukan DPD RI saat ini adalah usulan yang tambal sulam," katanya.
DPD RI saat ini telah merampungkan draft usulan amandemen kelima Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang didalamnya ada usulan soal calon presiden independen.
Sebelumnya, Anggota DPD RI John Pieris mengatakan, DPD RI telah merampungkan draft usulan amandemen kelima UUD 1945 secara komprehensif.
Dalam draft usulan amandemen kelima UUD 1945 tersebut, kata dia, tidak hanya mengusulkan penguatan kewenangan kelembagaan legislatif, juga penguatan kewenangan kelembagaan eksekutif dan kelembagaan yudikatif.
Dalam usulan tersebut, juga mengusulkan amandemen pasal 6 ayat (2) mengenai pencalonan presiden dengan usulan calon presiden dari jalur perseorangan atau independen.
"Usulan calon presiden independen ini sasaran adalah untuk penegakan kualitas demokrasi," katanya.
(R024/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
