PPDI sebut vaksinasi disabilitas terganjal akurasi data peserta

Kita masih kesulitan di data, siapa saja peserta vaksinasi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Ghufron Sakaril mengemukakan program vaksinasi COVID-19 untuk kalangan disabilitas di Tanah Air masih terganjal dengan persoalan data peserta yang belum akurat.

"Kita masih kesulitan di data, siapa saja peserta vaksinasi. Terutama di daerah yang berkaitan dengan geografis di pelosok-pelosok," kata Ghufron Sakaril yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Ghufron mengatakan PPDI adalah organisasi induk yang mengayomi kaum disabilitas di Indonesia membawahi berbagai organisasi yang secara khusus membidangi anggota sesuai kriteria disabilitas.

Organisasi yang dimaksud di antaranya Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Persatuan Tunarungu Indonesia (Pertri), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik (PPDF) dan lain sebagainya.

Ghufron mengatakan organisasi tersebut pun sedang menghadapi kendala yang sama terkait pendataan anggota. "Mereka tidak punya data by name by address sebab itu butuh pendataan khusus," katanya.

Solusi yang dihadirkan PPDI saat ini adalah mengadopsi data sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS). Meskipun jumlahnya belum bersifat ril sebab dihitung berdasarkan metode survei.

Kendala itu pula yang disebut Ghufron sempat mengakibatkan ratusan penyandang disabilitas gagal divaksin sebab tidak memiliki KTP. "Jumlahnya ada sekitar ratusan orang saat itu," katanya.

"Fakta ini kami sampaikan dan ditindaklanjuti dengan surat edaran Kemenkes bahwa disabilitas tanpa KTP pun bisa divaksin. Kami difasilitasi NIK oleh Disdukcapil. Sebab awalnya harus ada KTP," katanya menambahkan.

Secara terpisah, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi memperkirakan sekitar 20 ribu penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lain telah divaksin COVID-19 dosis pertama. Sekitar 15 ribu orang telah menerima dosis lengkap.

"Kita tidak tidak memiliki data secara rinci, terkait jumlah penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain yang akan divaksin COVID-19," kata Nadia dalam Webinar Tantangan Vaksinasi Inklusif Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Rabu (10/11)

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kemenkes ini juga memastikan penyandang disabilitas masuk di antara penerima vaksin COVID-19 kelompok masyarakat umum atau remaja.

"Karena sebenarnya usia penyandang disabilitas itu bisa masuk di remaja bisa masuk di masyarakat umum, sehingga kita hanya membagi berdasarkan umur, kecuali memang data-data petugas publik maupun petugas kesehatan," katanya.

Dilansir dari Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD) jumlah penyandang disabilitas yang terdata mencapai 209 ribuan orang hingga 13 Januari 2021.