"Sektor migas masih menyimpan potensi yang sangat besar untuk bisa dikembangkan."Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR, Tamsil Linrung, mendesak pemerintah agar memberikan informasi secara detail mengenai tingkat produksi dan kebutuhan minyak bumi dan gas (migas) nasional.
Di Gedung DPR Jakarta, Senin, Tamsil meminta pemerintah terbuka mengenai kebutuhan ekspor-impor migas, dan berapa nilai subsidi yang seharusnya ditanggung pemerintah.
"Sektor migas masih menyimpan potensi yang sangat besar untuk bisa dikembangkan. Ironisnya, produksi dan sumbangannya terhadap penerimaan negara dalam APBN, dari tahun ketahun semakin menurun," ujarnya.
Anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu menjelaskan, pada saat harga minyak yang tidak bisa diperkirakan melambung tinggi, seharusnya perekonomian nasional menikmati keuntungan yang besar, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah harus menanggung beban subsidi yang sangat berat.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut menguraikan, dalam setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar AS per barel di atas asumsi ICP (Indonesia Crude Price) akan menambah beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik senilai Rp3,2 triliun.
Akan tetapi, ia mengemukakan, pada saat yang sama kenaikan harga minyak mentah juga akan meningkatkan penerimaan negara dari hasil penjualan minyak dan gas Rp2,7 triliun. Dengan demikian, ia menilai, tetap ada selisih Rp0,5 triliun yang menambah beban subsidi pemerintah.
"Permasalahan utama dari turunnya produksi minyak nasional adalah mahalnya biaya investasi di sektor Migas serta keberadaan sumur-sumur Migas yang sudah tua. Oleh sebab itu, sangat penting dicarikan solusi dan terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut," kata Tamsil.
Ia menyatakan, pihaknya memastikan kepada publik bahwa keberadaan Panja Banggar ini mampu memberikan solusi terbaik dalam upaya meningkatkan penerimaan negara baik secara kuantitas maupun kualitas dari sektor migas.
(T.D011/A011)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
