Instruksi tersebut disampaikan Wapres menanggapi berbagai keluhan masyarakat terkait sengketa lahan antara petani dengan pihak perusahaan, saat menghadiri temu wicara bersama ratusan petani di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Sabtu.
"Saya rasa semua pihak terkait harus terlibat dalam penyelesaian masalah sengketa lahan yang muncul di daerah ini," ujarnya menandaskan.
Menurut Wapres, persoalan lahan antara petani dengan pihak perusahaan memang kerap terjadi, di mana kedua belah pihak saling klaim atas hak pengelolaan lahan.
"Ini persoalan tidak hanya terjadi di Jambi. Karenanya perlu ada tim khusus, baik dari Kemendagri hingga pemerintah provinsi dan kabupaten. Ini jangan sampai berlarut-larut, tanpa penyelesaian," ujar Wapres Boediono.
Sementara itu, Gamawan Fawzi mengatakan, persoalan mendasar atas timbulnya sengketa lahan, biasanya terjadi karena batas patok antara lahan masyarakat dengan perusahaan dinilai tidak jelas.
Kondisi tersebut tentunya mudah menimbulkan sengketa lahan antara kedua belah pihak.
Padahal, kata dia, saat pengajuan izin pengelolaan lahan oleh suatu perusahaan, pemerintah melalui instansi terkait telah jelas menentukan letak dan luasan lahan yang akan digarap perusahaan yang mengajukan izin tersebut.
"Sesuai apa yang disampaikan Pak Wapres, kami akan segera menindaklanjutinya dengan membentuk tim khusus batas lahan yang melibatkan gubernur hingga bupati atau walikota," kata Mendagri menambahkan.
(T.KR-BS/P004)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
