Yogyakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia akan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemetaan ketersediaan calon tenaga kerja Indonesia di wilayah masing-masing.
"Untuk itu, kami akan mengembangkan dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," kata Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Edi Sudibyo di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX, koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan dan memfasilitasi pemkab/pemkot khususnya dalam rangka pemetaan ketersediaan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) di wilayahnya masing-masing.
"Dengan data itu diharapkan pemkab/pemkot juga bisa melakukan pemberdayaan dan melaksanakan sistem rekrutmen calon TKI di wilayahnya masing-masing secara tertib," katanya.
Ia mengatakan penempatan dan perlindungan TKI itu sangat lintas, yakni lintas daerah, lintas sektor, dan lintas negara. "Untuk itu, kami mengembangkan dan meningkatkan koordinasi dengan Pemprov DIY," katanya.
Paku Alam IX mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung gagasan BNP2TKI terkait dengan pemetaan ketersediaan calon TKI di wilayah DIY.
Berkaitan dengan hal itu, Pemprov DIY juga akan menindaklanjuti maupun memfasilitasi untuk melakukan koordinasi dengan pemkab/pemkot se-DIY.
"Pada prinsipnya kami akan menindaklanjuti, kami fasilitasi dengan pemkab/pemkot se-DIY, meliputi Pemkab Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Pemkot Yogyakarta," katanya.(*)
(L.B015*H010/M008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011