Direktur Ormas: Pemuda bangun demokrasi jelang tahun politik 2022

Jakarta (ANTARA) - Para pemuda diharapkan turut membangun demokrasi yang baik menjelang tahun politik 2022, demikian pejabat dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Politik dan PUM Kemendagri).

“Tahun 2022 sudah menjelang tahun politik, untuk itu peran generasi muda maupun teman-teman karang taruna ini (harus, red.) ikut serta dalam rangka membangun demokrasi yang lebih baik,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Organisasi Masyarakat (Ormas) Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat laporan kegiatan dalam seminar bertajuk “Upaya Pembangunan Generasi Muda yang Berkarakter Kebangsaan Indonesia melalui Organisasi Karang Taruna” yang disiarkan di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan dipantau dari Jakarta.

Dia mengatakan, pada tahun 2022, Indonesia akan memasuki rangkaian tahapan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024. Masa-masa pemilu, berdasarkan pada Pemilu 2019 lalu, begitu rentan dengan isu-isu perpecahan dan saling menjatuhkan antara berbagai golongan yang mengakibatkan polarisasi pada masyarakat. Polarisasi tersebut mengancam keutuhan persatuan bangsa, bahkan ketika pemilu telah berakhir.

Oleh karena itu, melalui paparannya, Risnandar mengingatkan kembali pentingnya peran pemuda, khususnya karang taruna, dalam menjaga keutuhan persatuan bangsa dan berlangsungnya proses demokrasi.

“Hari ini, yang kita lihat, banyak pemuda yang terkotak-kotak. Di level nasional dia sudah baik, tetapi ketika turun di level daerah, banyak pemuda membawa isu-isu yang kita (pemerintah, red.) anggap ini menjadi isu-isu sentral, apalagi dalam konteks politik yang akan kita hadapi bersama,” tutur ia memberi paparan.

Organisasi karang taruna, menurut Risnandar, memiliki struktur yang kuat, baik di tingkat pusat sampai di tingkat pemerintahan desa. Dengan demikian, ia berharap agar organisasi karang taruna dapat menjadi mitra kerja untuk pemerintah, baik pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

“Sehingga sinergisitas dalam mencapai visi dan misi, serta tujuan negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila bisa terlaksana dengan baik,” kata Risnandar.