Oleh karena itu pihaknya sudah menyurati kementrian terkait penghentian keluarnya bahan mentah bauksit dari provinsi setempat.
"Saya sudah menyurati kementerian terkait, bahwa bahan mentah bauksit per Januari 2022 tidak boleh keluar dari Kalimantan Tengah, bahan mentah harus bisa diolah, minimal barang setengah jadi,” tegas Sugianto melalui keterangan persnya yang diterima di Palangka Raya, Minggu.
Indonesia tercatat memiliki cadangan bauksit mencapai 2,96 miliar ton dan diperkirakan mencapai 92 tahun, sedangkan di Kalimantan Tengah bauksit merupakan salah satu di antara SDA yang melimpah.
Baca juga: Pemprov Kalteng menyegel ribuan kayu log diduga ilegal
"Melihat hal ini kita harus bijak, tidak bisa kita eksplorasi membabi buta tanpa memerhatikan dampak lingkungan dan nilai manfaat yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Langkah yang dilakukan Suginto Sabran terkait penghentian sementara berupa SDA bahan mentah bauksit keluar dari Kalimantan Tengah sangatlah beralasan, sebab kurang berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
Hilirisasi menjadi sangat penting karena akan berdampak pada perekonomian secara luas, diantaranya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan PAD yang dapat dirasakan melalui pembangunan berbagai sektor strategis.
Sugianto menjelaskan, sebagai seorang gubernur yang merupakan “Bapak” bagi masyarakatnya, tentu memiliki tanggung jawab yang teramat besar dan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dapat dirasakan segenap masyarakat Kalimantan Tengah.
Baca juga: Gubernur minta Kemen ESDM hentikan izin pertambangan baru di Kalteng
Bahkan dalam beberapa kesempatan ia seringkali menyampaikan, SDA di Kalimantan Tengah sangat melimpah, sehingga sudah seharusnya dapat dirasakan seluruh masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Oleh karenanya, hilirisasi merupakan salah satu fokus Sugianto Sabran dalam mengoptimalkan pengelolaan SDA agar dapat ditingkatkan nilai gunanya sebelum dipasarkan keluar daerah, serta mampu menyerap tenaga kerja setempat.
"Hilirisasi yang dicita-citakan adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah, bukan untuk menyejahterakan segelintir orang saja dan menyisakan dampak buruk khususnya bagi masyarakat setempat," jelasnya.
Meski demikian, ia memaparkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjamin iklim usaha khususnya keamanan berinvestasi. Pihaknya selalu terbuka kepada semua pihak yang ingin berinvestasi dan akan memberikan layanan yang cepat dan tepat.
"Namun kami juga tidak akan ragu-ragu untuk bertindak tegas terhadap praktik berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap Sugianto.
Baca juga: Gubernur Kalteng : Stop penambangan pasir di Ujung Pandaran
Pewarta: Rachmat Hidayat/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
