Apalagi katanya dalam acara pelucuran buku biru kerja sama Uni Eropa-Indonesia di Jakarta, Kamis, pada November 2009, UE dan Indonesia sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (PCA) dengan perluasan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan pencegahan konflik dan perdamaian serta bantuan pasca bencana.
Di bidang perdagangan dan investasi tercatat UE adalah mitra ketiga terbesar di bidang perdagangan dan kedua terbesar untuk investasi bagi Indonesia.
Jumlah perdagangan UE-Indonesia adalah 26 miliar dolar AS dengan ekspor Indonesia ke UE sebesar 19 miliar dolar dan ekspor UE ke Indonesia sebesar 7 miliar dolar.
Nilai investasi sekitar 700 perusahaan UE di Indonesia adalah sekitar 70 miliar dolar dan menyediakan 500.000 pekerjaan.
"Pada 5 Mei akan dilangsungkan KTT Bisnis tingkat Menteri ASEAN-UE dan Komisioner Perdagangan UE, Karel De Gucht ,juga akan menghadiri KTT tersebut," kata Sekretaris Pertama bagian Ekonomi dan Perdagangan UE, Walter van Hattum.
Pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan UE untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia, katanya lagi.
Ia menjelaskan bahwa di bidang pendidikan, UE memberikan satu miliar dolar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di tingkat sekolah dan memberikan 1.000 beasiswa setiap tahun bagi warga Indonesia yang ingin belajar di Eropa.
Di bidang lingkungan hidup, UE dan negara-negara anggotanya menyediakan 1,5 miliar dolar dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak serta mengusahakan penerapan Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).
"Tujuannya tentu untuk mengurangi penebangan pohon secara ilegal sehingga ada kepastian legalitas kayu, kayu yang ditebang secara ilegal tidak akan masuk ke pasar UE," kata Walter.
Walter berharap kesepakatan tersebut dapat ditandangani pada Mei sehingga dapat menyediakan keamanan untuk kayu dan para pekerja di sektor kehutanan serta membuat konsumen di Eropa menyadari asal dari produk kayu yang mereka gunakan, tambah Walter.
"Indonesia dapat menjadi negara Asia pertama yang menandatangani hal tersebut," jelas Walter lagi.
Menurutnya, UE tidak memberikan tuntutan khusus untuk dipenuhi dalam memberikan bantuan keuangan bagi Indonesia dan lebih mengikuti rencana strategis yang ditetapkan pemerintah sebelumnya.
"Dana yang UE berikan berdasarkan rencana strategis pemerintah Indonesia dan dana tersebut diberikan saat pemerintah mencapai indikator-indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya, jadi kami tidak memberikan suatu syarat tertentu namun membantu untuk mencapai tujuan pemerintah sendiri," ujarnya.
Bidang lain yang juga menjadi bagian kerja sama UE dan Indonesia adalah tata kelola pemerintahan khususnya bagaimana desentralisasi berkontribusi untuk suatu pemerintahan yang baik.
"Wujudnya adalah dengan mengembangkan kapasitas pemimpin dan masyarakat sipil di daerah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan BAPPENAS," kata peneliti senior badan kerja sama pembangunan Jerman (GIZ), Manfred Poppe.
Menurutnya, kesulitan di dalam pemerintah daerah adalah sumber daya manusia yang masih sulit kurang di bidang administratif dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi, yang juga menghadiri acara tersebut menilai bahwa kerja sama UE dan Indonesia berjalan dengan baik dan menghormati hak Indonesia.
"Kerja sama UE dan Indonesia berjalan dengan sangat baik, termasuk menghormati hak-hak Indonesia," kata Retno.(*)
(T.KR-DLN/A027)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
