Dirjen Migas: Distribusi BBM Bersubsidi akan Diperketat

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan memperketat penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi mulai 1 April ini sebelum diterapkannya alat pengendali pemakaian berbasis teknologi gelombang radio pada 2012, kata Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Evita Legowo.

Pengendalian penyaluran BBM bersubsidi itu akan dibarengi dengan uji coba alat pengendali radio frequency identification (RFID). "Tahun ini, kita uji coba dan baru dilaksanakan 2012," katanya di Jakarta, Kamis.

Dengan alat kendali itu, maka pemakaian BBM bersubsidi kendaraan bisa dijatah pada volume tertentu. Menurut dia, sebelum pemakaian RFID tersebut, pemerintah akan memperketat penyaluran BBM bersubsidi mulai 1 April 2011.

Menteri ESDM sudah mengeluarkan instruksi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) untuk tujuan tersebut.

"Mulai besok, BPH Migas dan Pertamina diminta memperketat," kata Evita.

Ia mengatakan, mekanisme pengetatan antara lain dilakukan dengan tidak menambah kuota BBM bersubsidi yang telah habis

"Kalau kuota sudah terlewati, maka distribusi BBM bersubsidi dihentikan dengan asumsi tersedia nonsubsidinya," katanya.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo, mengatakan, pihaknya akan terus memperbanyak outlet pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Operator SPBU, lanjutnya, juga akan mengarahkan konsumen memakai pertamax. "Kalau 10 persen konsumen premium mau berpindah ke pertamax, itu sudah bagus," katanya.

Menurut dia, pihaknya akan terus menerus meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan pertamax. "Mudah-mudahan kalau masyarakat sadar, mereka pasti akan pilih pertamax berapa pun harganya."

(K007/A027/S026)