Dalam konteks Indonesia, capres independen ini baru memungkinkan kalau sistem parpolnya sederhana
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mengatakan, wacana calon independen atau perseorangan memang bagus untuk mengurangi politik kartel dan politik transaksional, namun belum memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia.
"Capres independen atau perseorangan ini bagus, bisa mengurangi politik kartel dan politik transaksional. Tapi dalam konteks Indonesia, capres independen ini belum memungkinkan," kata Hajriyanto pada diskusi di ruang wartawan Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis.
Diskusi yang mengambil tema "Capres Independen, mungkinkah ?" itu menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari, Ketua Kelompok DPD Wahidin Ismail, dan pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti.
Menurut Hajriyanto sebagai sebuah usulan dan pemikiran menyetujui dan sejalan soal capres independen.
"Calon independen ini justru akan sangat membebani KPU," katanya.
Menurut dia, dalam kaitan capres independen ini, saya yakin apapun persyaratannya akan mengundang tokoh-tokoh independen untuk calonkan diri.
"Dalam konteks Indonesia, capres independen ini baru memungkinkan kalau sistem parpolnya sederhana," kata Hajriyanto.
Hajriyanto menilai hal tersebut akan timbulkan gelombang kandidat yang sangat besar dan sulit dikelola.
"Batasan atau syarat apapun akan melahirkan ketidakpuasan," katanya.
Ia menegaskan agar jangan terlalu terburu-buru mengkonfrontasi munculnya capres independen dan parpol.
Menurut dia isu capres independen tidak muncul karena adanya dominasi parpol dalam mencalonkan capres.
"Gagasan capres independen muncul karena tidak sungguh-sungguhnya parpol dalam mengajukan capres. Karena itu jawabannya parpol harus memikirkan kemungkinan calon-calon independen untuk dicalonkan," kata Hajriyanto.
Hajriyanto menawarkan salah satu solusi berupa dilakukannya konvensi oleh parpol-parpol untuk merekrut calon pemimpinnya sehingga bisa menyaring calon-calon independen.
"Konvensi bisa dijadikan jalan keluar. Tetapi (konvensi) harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar transaksional," kata Hajriyanto.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin yang menegaskan partai PPP sepakat dan setuju soal calon independen. Namun, tambahnya, ada dua hal yang akan menjadi persoalan.
Pertama, kendala filosofis.
"Apakah akan memasung dan mendiskreditkan parpol. Saya bilang tidak. Ini penguatan sistem presidensial," kata Lukman.
Menurut Lukman adanya capres independen akan memunculkan banyak calon. Dengan demikian ada semakin banyak orang yang bisa dipilih dan memilih.
Kedua, kendala teknis.
"Ini akan terkait apakah usulan ini ada resistensi atau diterima sangat terkait dengan teknisnya," kata Lukman.
Soal persyaratan ini tambah Lukman menjadi masalah yang besar. Misalnya saja batas minimalnya satu persen. Maka sekitar 1,7 juta orang.
"Namun kalau syaratnya seperti ini akan muncul sekitar 60 calon," kata Lukman.
(J004)
Copyright © ANTARA 2011
