Pemerintah tingkatkan akses fasilitas keuangan bagi petani smallholder

Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pertanian dirancang dengan berbagai skema, seperti dengan subsidi bunga, tanpa agunan, dan grace period

Jakarta (ANTARA) -

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan berbagai kebijakan telah dijalankan oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kapasitas petani dengan skala usaha kecil atau smallholder, terutama untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas keuangan dan pembiayaan.

"Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pertanian dirancang dengan berbagai skema, seperti dengan subsidi bunga, tanpa agunan, dan grace period," kata Musdhalifah dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

Ia menilai petani smallholder mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung sistem pangan di Indonesia yang merupakan negara agraris.

Di sub sektor perkebunan khususnya kelapa sawit, distribusi kepemilikan kebun rakyat mencapai luas 6,72 juta hektare atau sebesar 41 persen dari total luas tutupan kelapa sawit.

Angka itu merupakan potensi yang sangat besar dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dari sektor pertanian di Indonesia.

Namun demikian, petani smallholder juga menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, salah satunya adalah kurangnya akses terhadap fasilitas keuangan.

“Tantangan ke depan adalah mensosialisasikan dan mengimplementasikan program-program pemerintah untuk meningkatkan akses dan inklusivitas fasilitas keuangan kepada para petani smallholder di Indonesia yang sangat beragam karakteristik budaya dan tipologinya, serta tersebar di seluruh penjuru Indonesia," kata Musdhalifah.

Hal tersebut, menurut dia, tidak mudah mengingat sulitnya menjangkau petani smallholder yang berada di pelosok, namun pemerintah terus berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk para petani tersebut.