Bagaimana Mencegah Penyelewengan Bantuan Bencana?

masyarakat itu cenderung bersikap "nerimo" karena merasa sudah dibantu

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia sebagai daerah rawan bencana, ternyata juga menyimpan masalah persoalan pengelolaan bantuan.

"Yang namanya dana bantuan bencana itu sebetulnya sangat rentan terhadap adanya penyelewengan dan indikasi korupsi," kata Ninik Annisa Peneliti dari organisasi PIRAC (Public Interest Research And Advocacy Center) kepada ANTARA News di Jakarta, Rabu.

Ninik mengungkapkan bahwa penelitian lapangan yang dilakukan PIRAC menemukan penyelewengan bantuan di daerah bencana seperti Jogja, Padang, Bandung dan Aceh.

Di wilayah Padang Pariaman, kata Ninik, pihaknya menemukan ada kelompok masyarakat yang melakukan pemotongan dana bantuan untuk korban bencana. Pemotongan itu secara langsung atau melalui imbauan kepada warga yang dilakukan oleh ketua kelompok tersebut.

"Oleh korban di beri seikhlasnya saja," ungkap Ninik. Hal seperti itu dinilainya telah menyalahi kewenangan. Ketua kelompok masyarakat itu tidak pro-masyarakat.

Nanik juga mengungkapkan bahwa masyarakat itu cenderung bersikap "nerimo" karena merasa sudah dibantu.

Selain bencana skala besar, Nanik juga mengungkapkan temuan penyelewengan dalam bencana tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung di wilayah Ciputat Tangerang Selatan.

Menurut dia, akuntabilitas penyaluran bantuan sangat minim, para korban itu tak pernah ditanyai kebutuhan yang diperlukan, sehingga menyebabkan timbulnya kekeliruan penyaluran bantuan.

"Kadang antar lembaga juga melakukan hal yang tidak bijak, dalam kasus Situ Gintung ada lembaga yang sedang menekankan pemulihan mental anak-anak korban, di sisi lain ada organisasi yang mengajak plesiran," katanya.

PIRAC menekankan konsep akuntabilitas pengelolaan bantuan bencana pada tiga hal yaitu reporting, involving dan responding. Ninik juga menyarankan agar segera disusun mekasnisme pelaporan keluran dan panduan akuntabilitas pengelolaan bantuan.
(yud/A038)