Anehnya ada yang terlihat begitu ngotot untuk melaksanakan pembangunan gedung baru, ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang saat beraudiensi dengan Fraksi PAN DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Rabu.
"Padahal berkali-kali pula DPR menyatakan menunda pembangunan atau ingin mengkaji dan mengevaluasi. Pernyataan seperti itu kami lihat sekadar hanya meredam suara-suara kritis dari luar," katanya.
Koalisi Masyarakat Penegak Citra DPR dan Pemantau Rencana Pembangunan Gedung DPR itu terdiri dari Formappi, TEPI, LIMA, TI Indonesia, IBC, dan LSPP.
Menurut Sebastian, berbagai kejanggalan itu antara lain terlihat dari gambar gedung baru DPR yang muncul secara tiba-tiba. Padahal, untuk membuat gambar atau maket gedung baru DPR itu dibutuhkan proses dan pertimbangan yang matang serta biaya.
"Bagaimana tiba-tiba muncul gambar ini. Artinya sudah ada yang menyiapkan. Apakah ini tidak ada biayanya dalam membuat gambar," ujarnya.
Kejanggalan lainnya, menurut kalangan LSM itu, dalam proses pembangunan gedung baru ini seharusnya belum langsung pada eksekusi atau pelaksanaan tender pekerjaan, melainkan melewati tahap rekomendasi melanjutkan proses perencanaan dengan meminta pendapat teknis pekerjaan lanjutan.
"Pada 14 Maret 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Setjen DPR telah melaksanakan pengumuman prakualifikasi untuk pekerjaan konstruksi pembangunan gedung DPR yang akan menggunakan APBN TA 2011, 2012 dan 2013," ujarnya.
Kondisi seperti itu tentunya telah mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena seharusnya pada tahap proses pembangunan gedung baru masyarakat harus dilibatkan pula.
"Rakyatnya susah tapi gedung-gedung perkantoran pemerintahan dan DPR-nya mewah-mewah. Filosofi itu yang rusak," ucapnya.
Menanggapi aspirasi kalangan LSM itu, Ketua FPAN Tjatur Sapto edy mengatakan bahwa jangan sampai proses pembangunan gedung baru DPR itu justru membuat hubungan rakyat dengan para wakilnya di DPR menjadi renggang.
Terkait dengan hal itu, Tjatur sependapat apabila proses pembangunan gedung baru DPR itu juga melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk para ahli di bidangnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu juga sepakat bahwa untuk pembuatan desain besar gedung baru itu harus disayembarakan sehingga pembangunan gedung yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar itu tidak mengecewakan semua pihak.
"Kita sudah menyampaikan lewat anggota F-PAN di BURT bahwa kalau ingin dibangun (gedung baru DPR) syaratnya ini harus disayembarakan. DPR itu kan rumah rakyat," ujarnya.(*)
(T.D011/S019)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
