Kesenjangan Hambat Upaya Pencapaian "MDGs" Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Upaya pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) Indonesia masih terhambat oleh tingkat disparitas (kesenjangan) yang tinggi, kata Direktur Pusat Informasi Perserikatan Bangsa Bangsa (UNIC) di Jakarta, Rabu.

Dalam sebuah acara diskusi dengan ANTARA, Direktur Pusat Informasi Perserikatan Bangsa Bangsa (UNIC) di Jakarta, Michelle Zaccheo mengatakan disparitas adalah masalah utama bagi Indonesia dalam mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs).

"Harus diakui disparitas adalah masalah utama bagi Indonesia dalam mencapai Millenium Development Goals," kata Zaccheo.

Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia.

Menurut Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP), tantangan-tantangan tersebut diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000.

"Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, bahkan mendekati angka tujuh persen, sebuah pencapaian yang mungkin sangat diharapkan oleh negara-negara Eropa saat ini," katanya.

Zaccheo mengatakan Indonesia, yang masih berupaya mengoptimalkan sistem desentralisasi sejak orde reformasi bergulir, masih perlu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik guna mengikis kesenjangan tersebut.

Sasaran Pembangunan Milenium yang disepakati dalam KTT Milenium di New York adalah sektor pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan hidup, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan.

Dalam kesempatan itu juga Zaccheo mengakui peran Indonesia sebagai negara penting di pentas global, seiring keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum di tingkat internasional.

"Indonesia sudah terakui sebagai negara yang penting dalam dunia internasional," katanya, seraya menceritakan bagaimana proses penunjukannya sebagai Direktur UNIC di Jakarta sejak 23 Oktober 2009 lalu.(*)

(T.KR-PPT/B012)