Hatta: Efisienkan Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menginginkan agar berbagai pihak terkait dapat mengefisienkan penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Indonesia.

"Mari kita dukung hilirisasi industri kelapa sawit dengan efisien dalam penggunaan lahan," kata Hatta di Jakarta, Rabu.

Menko Perekonomian memaparkan, saat ini, sejumlah perkebunan kelapa sawit berskala besar mampu menghasilkan sekitar 5 - 6 juta ton per hektar.

Namun, lanjutnya, perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh para petani kecil yang disebut sebagai perkebunan rakyat hanya dapat menghasilkan produksi sekitar 2 juta ton per hektar.

Ia juga mengingatkan, sekitar 40 persen dari perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Indonesia merupakan perkebunan rakyat.

Karenanya, Hatta juga mengimbau agar para pengusaha besar dapat bermitra strategis dengan pihak pengelola perkebuhan rakyat antara lain agar dapat meningkatkan tingkat produksi perkebunan rakyat yang jenjangnya masih dinilai terlalu lebar dengan pihak perkebunan besar.

Ia mengemukakan, Departemen Pertanian Amerika Serikat juga memperkirakan bahwa produksi CPO ("crude palm oil"/minyak kelapa sawit) Indonesia pada tahun 2011 dapat mencapai 25,4 juta hektar, dengan sekitar 19,35 juta ton dari jumlah tersebut diperkirakan akan digunakan untuk ekspor.

Menurut dia, data yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian AS itu juga memperlihatkan bahwa perkembangan dari kelapa sawit di Indonesia juga banyak diperhatikan oleh sejumlah negara lainnya.

Menko Perekonomian menilai, produk minyak kelapa sawit yang banyak dihasilkan di Indonesia dapat dianggap baik sebagai sesuatu hal yang positif bagi sejumlah negara mitra atau bisa pula dipandang sebagai ancaman.

Untuk itu, ia mengajak berbagai pelaku terkait kelapa sawit agar dapat bersatu dalam mengembangkan kelapa sawit secara holistik dari hulu ke hilir, serta dalam hal perlibatan tenaga kerja rakyat sampai soal kelestarian hutan.

Sementara itu, Ketua Kamar Dangan dan Industri (KADIN) Suryo B. Sulistomengatakan perlunya revisi regulasi bea keluar industri perkebunanseperti CPO dan kakao untuk mendukung perkembangan industri perkebunannasional. "Pada Rapat Pimpinan Nasional di Makassar, KADIN akanmembahas regulasi di bidang perkebunan yang perlu dikaji-ulang demimemajukan industri perkebunan nasional," kata Suryo.

Selainregulasi, Suryo meminta lembaga perbankan berperan dalam perekonomiandaerah dan peran UMKM melalui penyaluran pinjaman buat petani plasma."Pinjaman lunak perbankan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dibidang perkebunan digunakan untuk mendorong hasil yang optimal," jelasSuryo. Apalagi, para petani plasma perlu akses ke teknologi.

Suryo menjelaskan, pengelolaan lahan perkebunan mesti dilakukan terpadu dengan melibatkan berbagai potensi.

Di bagian lain, Suryo menjelaskan, Rapat Pimpinan Nasional KADIN diMakassar juga akan mendiskusikan pelbagai tantangan yang dihadapi duniausaha nasional, seperti infrastruktur dan dampak bencana gempa-tsunamiJepang. Rapimnas bertema "Realisasi Pembangunan Infrastruktur danKonektivitas untuk Akselerasi Ekonomi Daerah Memasuki MasyarakatEkonomi ASEAN" ini akan berlangsung 1-3 April 2011 dan rencananya akandibuka Presiden SBY.

Dijadwalkan pula Menteri KoordinatorPerekonomian akan menjadi pembicara kunci. Selain itu diharapkankehadiran 12 gubernur provinsi di Indonesia Timur yang akan menyajikanpaparan potensi dan tantangan di masing-masing daerah. Rapimnas KADINkali ini semakin penting bagi pengusaha dan Pemerintah Indonesiasebagai forum konsolidasi menyambut pemberlakuan Masyarakat EkonomiASEAN di tahun 2015.(*)
(T.M040/M012)