Kadin miliki program tekan angka kecelakaan kerja sektor konstruksi

Jakarta (ANTARA) - Kadin Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur telah melakukan rapat perdana dan konsolidasi dengan salah satu programnya adalah dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi di Tanah Air.

"Khusus di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi, Ketua Komite Tetap dan segenap Wakil Ketua Komite Tetap akan segera merilis tiga program unggulan jangka pendek Bidang Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi (Pelaksanaan Tahun 2022), diharapkan akan secara langsung dan secara tepat menyentuh kebutuhan sektor industri konstruksi (PUPR), yaitu yang berkaitan dengan menekan angka kecelakaan kerja sektor industri konstruksi," kata Ketua Komite Tetap Bidang Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi Kadin Indonesia, Desiderius Viby Indrayana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Selain itu, ujar dia, program unggulan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pola-pola pembiayaan nonkonvensional bagi sektor industri konstruksi, meningkatkan kapasitas sektor industri konstruksi Indonesia melalui pola percepatan dan efisiensi sertifikasi badan usaha konstruksi serta sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Di samping itu, Desiderius Viby Indrayana juga mengemukakan, Komite Tetap Bidang Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi Kadin Indonesia beserta segenap Tim Wakil Ketua Umum PUPR & Infrastruktur seluruh Kadin Daerah di 34 Provinsi Indonesia.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, diharapkan akan menampung segala pengaduan dan permasalahan dari segenap pelaku sektor industri konstruksi di daerah serta berusaha untuk menjadi pemecah persoalan bagi permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi oleh segenap pelaku sektor industri konstruksi di daerah seperti halnya percepatan sertifikat badan usaha konstruksi dan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Komite Tetap Bidang Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi Kadin Indonesia menegaskan bahwa perlu kerja cepat, kerja cerdas dan kerja cemerlang dalam berusaha membentuk Industri Konstruksi Indonesia yang lebih Modern, Profesional serta Efisien.

Hal tersebut, lanjutnya, adalah sebagai bagian dari upaya mewujudkan salah satu Visi dari Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Desiderius Viby Indrayana menjelaskan bahwa secara garis besar, Program Kerja Kadin Indonesia Bidang PUPR & Infrastruktur yang mengedepankan semangat untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan membangkitkan ekonomi NKRI melalui program-program kerja yang inklusif dan kolaboratif.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menginginkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat betul-betul menciptakan persaingan sehat di sektor konstruksi guna meningkatkan minat investasi ke sektor tersebut.

"Saya berharap Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar tercipta kondisi persaingan usaha yang sehat dan adil demi meningkatkan minat investasi di Indonesia," kata Toriq Hidayat.

Menurut dia, Kementerian PUPR merupakan lembaga yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia kembali stabil dan terus bertumbuh lewat pembangunan infrastruktur, antara lain dengan meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang jasa konstruksi.

Terkait sektor konstruksi, Direktur Eksekutif Institute of Development Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah masih bisa meningkatkan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya dari sektor usaha konstruksi.

“Ada sektor yang menurut kami juga kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)-nya tinggi, tapi sumbangannya rendah, khususnya di sektor konstruksi. Saya kira perlu ditingkatkan terutama untuk basis pajak,” kata Tauhid dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Selasa (6/10).