"KSP Mendengar" serap aspirasi puluhan organisasi di Sulawesi Tenggara

Kendari (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyerap aspirasi berbagai lembaga dan organisasi hingga kemahasiswaan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melalui program "KSP Mendengar".

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, mengatakan menyerap aspirasi dari berbagai lembaga dan organisasi merupakan program rutin yang dilakukan pihaknya dan telah dicanangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui Program KSP Mendengar.

"Ini program rutin yang dilakukan dari Aceh sampai Papua, yang dicanangkan oleh Pak Moeldoko," katanya.

KSP menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan lembaga, organisasi, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di Sulawesi Tenggara. Semua aspirasi yang disampaikan akan dibawa ke KSP untuk dilakukan penyelesaian.

"Kami mengumpulkan teman-teman organisasi massa keagamaan, kepemudaan, kemahasiswaan, relawan, profesi. Organisasi ini, di antaranya Muhammadiyah, NU, HMI dan lainnya," ujar dia.

Salah satu organisasi yang menyampaikan aspirasi adalah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Tenggara KH. Muslim.

Dia menyampaikan kepada KSP agar seluruh wilayah Sulawesi bisa saling terkoneksi dan KSP bisa menyelesaikan istilah "cebong dan kadrun" yang menjadi familiar di kalangan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum BADKO HMI Sultra Irfan Karim meminta KSP bisa membantu penyelesaian kasus tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, yakni Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi saat unjuk rasa penolakan terhadap RKUHP dan revisi UU KPK di Gedung DPRD Sultra pada 2019.

Dia menyampaikan harapan agar KSP dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tambang yang ada di Sulawesi Tenggara, salah satunya yang ada di Kabupaten Konawe Utara.

"Kami tidak pernah menolak pertambangan di Konawe Utara, justru investasi merupakan kekuatan untuk membangun ekonomi masyarakat setempat, namun di negeri ini terlalu banyak kosong-kosong, bekingan,sehingga menyebabkan konflik dan masyarakat menjadi korbannya," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sultra Muhammad Idham Hatta berharap KSP dapat menyelesaikan rumitnya proses pengurusan Kartu BPJS Kesehatan, sebab jika masyarakat mengurus kartu itu harus melalui proses birokrasi yang panjang.