Pramono: Pemerintah Tidak Perlu Campuri Kisruh PSSI

"Termasuk organisasi kemasyarakatan terjadi tarik-menarik kepentingan politik. Dalam PSSI, ini terlihat betul."

Semarang (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menilai bahwa pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri kisruh kepemimpinan di tubuh organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Pemerintah kan hanya bertugas sebagai pengawas, bukan sebagai pemain, namun ada kesan yang terlalu jauh dimasuki Menpora," kata Pramono di Semarang, Selasa.

Menurut politisi senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut, sikap pemerintah melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Alfian Malarangeng, yang terlalu jauh mencampuri urusan PSSI patut disesalkan, karena seharusnya induk organisasi olahraga yang mengambil sikap.

Ia mengatakan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang seharusnya maju dan digunakan dalam mengatasi kisruh PSSI, bukan pemerintah langsung.

"Sebagai induk organisasi olahraga, KONI dan KOI, yang seharusnya mengambil sikap. Apa yang harus dilakukan untuk membuat lebih baik harus dilakukan sebelum terlambat," katanya.

Terkait kisruh yang terjadi di tubuh PSSI, ia menilai, penanganan persoalan itu terlambat dilakukan, sebab sebenarnya bisa segera diselesaikan dengan mengecek statuta FIFA.

"Kami tahu KONI juga sudah bertemu dengan FIFA, karena itu KONI seharusnya segera melakukan tindakan," kata Pramono.

Melihat kisruh yang terjadi dalam kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/3) lalu, ia menilai, ada kesan kongres PSSI memang tidak direncanakan secara baik dan sunguh-sungguh.

Ia mencontohkan, banyak daerah yang mempermasalahkan undangan, karena orang-orang yang seharusnya berhak mendapatkan justru tidak mendapatkan undangan mengikuti kongres.

Selain itu, Pramono menilai, persoalan kepemimpinan di tubuh PSSI saat ini sudah menjadi ajang pertarungan kekuatan politik dan tidak murni lagi untuk kemajuan persepakbolaan Indonesia.

"Ini memang patut disesalkan, apalagi selama ini hampir dalam semua, termasuk organisasi kemasyarakatan terjadi tarik-menarik kepentingan politik. Dalam PSSI, ini terlihat betul," katanya.

Saat ini, kata Pramono, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam ormas agama, organisasi bisnis, hingga olahraga, kekuatan politik selalu mengambil bagian dan menyebabkan tarik-menarik kepentingan.
(U.KR-ZLS/Z003)

31 Maret 2011

masak pemerintah hanya menonton saja. PSSI boborok juga ditonton. pemerintah berindak tegas itu sangat tepat. aku setuju dengan pemerintah, memang sudah saatnya PSSI di install ulang, maju terus sepak bola indonesia.

0 0 Balas LaporkanHapus
30 Maret 2011

kuncinya cuman satu.............NURDIN TURUN.... mau yang ngomong menpora kah, KONI , KOI atau siapapun itu tidak penting. yang penting NURDIN TURUN SELESEI........... buat bapak Pramono anung.......... saya pikir justru pernyataan bapak yang bermuatan politik...... wajib turun tangan.... PSSI punya rakyat, punya INDONESIA...... jangan sampai ntar bapak bilang klo semua sudah ancur2an bapak ntar bilang lagi klo pemerintah ga becus ngurus PSSI aja. dari pada kita mengkritik lebih baik cari solusi

0 0 Balas LaporkanHapus
29 Maret 2011

apa yg disampaikan Bp. Pramono memang benar, namun karena sudah ada indikasi politisasi ditubuh organisasi sepak bola kita semakin jelas terlihat maka saya rasa pemerintah tidak ada salahnya turun tangan. KONI maupun KOI "takut" turun tangan untuk mengambil keputusan/tindakan dan saya rasa pernyataan Bp. Pramono juga merupakan manuver politik. sepertinya PSSI menjadi salah satu kendaraan penting dalam politik negara ini bila yg terjadi seperti ini

0 0 Balas LaporkanHapus
29 Maret 2011

bang, sebagai "bapak" dari anak anak di negeri ini, pemerintah patutlah ikut campur, apalagi kalau kasusnya sudah parah seperti PSSI, anda mau bela nurdin halid apa...? patut di ketahui, jika tidak ada orang yang tegas...Nurdin akan tetap berada di sana...merusak segalanya...dan semua forum kesepakbolaan nasional justru tidak menyukai itu,..... seperti tegasnya wasit di lapangan bola, di mana ada yang merusak sudah saatnya di beri kartu merah... itulah fungsi pemerintah yang menjadi penengah!

0 0 Balas LaporkanHapus
29 Maret 2011

Banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan Menpora ( Andi Malarangeng) misalnya pokus pada menyukseskan sea game di palembang nanti, bukannya mengurus pssi yang merupakan bagian cabang di bawah koni, jka terjadi pembekuan oleh FIFA yang dirugikan adalah klub2 yang besar, seperti arema, sriwijaya Fc, persipura, yg notabone berlaga di kancah asia, untuk itu hendaknya pemerinyah dan Koni duduk bersama untuk menyelamatkan persepakbolaan nasional, bukan ajang politisasi.

0 0 Balas LaporkanHapus