Yudhoyono dan Kevin Rudd Bahas Trafficking

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd membahas persoalan penyelundupan manusia yang akan menjadi salah satu tema dalam "The Fourth Bali Regional Ministerial Conference/BRMC-4" yang akan diselenggarakan di Bali 30 Maret ini.

Presiden menerima Kevin Rudd dan delegasi di kantor kepresidenan, Jakarta, Selasa, didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Yudhoyono menegaskan, penyelundupan manusia adalah masalah bersama Indonesia, Australia, dan beberapa negara di kawasan. Hal itu menjadi tantangan bersama, sehingga perlu kerja sama untuk menyelesaikannya.

Dia optimistis konferensi tingkat menteri di Bali atau yang lebih dikenal dengan "Bali Process" akan memberikan solusi bagi masalah tersebut.

"Saya berharap Bali Process sukses dan selalu mendiskusikan banyak hal," kata Yudhoyono kepada Rudd dalam bahasa Inggris.

Sementara itu, Rudd menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan Indonesia untuk menjalin kerja sama dalam permasalahan tersebut.

Rudd menjelaskan, dirinya bersama Menlu Marty Natalegawa dan para menteri dari negara-negara sahabat akan membahas permasalahan itu hingga tuntas.

Marty Natalegawa dan Kevin Rudd dijadwalkan membuka "The Fourth Bali Regional Ministerial Conference/BRMC-4" atau pertemuan tingkat menteri keempat yang membahas masalah imigran gelap, penyeludupan manusia dan kejahatan lintas batas lainnya. Pertemuan itu akan digelar di Bali pada 30 Maret 2011.

Keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri menyebutkan, pertemuan akan diawali dengan "Senior Officials Meeting" yang dimulai pada Selasa (29/3) dan dihadiri oleh para pejabat tinggi dari sekitar 41 negara, antara lain Australia, Selandia Baru, Thailand, Malaysia, Singapura, Srilangka, dan Timor Timur.

Dalam pertemuan itu, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan the International Organization for Migration (IOM) akan hadir sebagai peninjau.

Sebanyak 18 menteri telah menyatakan kesediaannya untuk hadir pada pertemuan yang akan membahas tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dicapai terkait dengan pembentukan kerangka regional dan prosedur operasional.

(F008/S019/S026)