KSP tegaskan tidak boleh lagi ada penyelewengan dana otsus

Kita harus pastikan ke depan dana otsus harus memberikan dampak terhadap Papua.

Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan tidak boleh ada lagi penyelewengan, korupsi, ataupun pungli dalam penyaluran dana otonomi khusus (otsus) untuk menjamin efektifitas program pembangunan Papua dan Papua Barat.

Jaleswari mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi dengan Papua Corruption Watch, di Jayapura, Kamis, sebagaimana siaran pers KSP.

"Kita harus pastikan ke depan dana otsus harus memberikan dampak terhadap Papua tidak hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan manusianya," ujar Jaleswari.

Pernyataan Jaleswari menanggapi kritik yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan program otonomi khusus selama 20 tahun belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, yang terlihat dari skor Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Papua yang turun 0.40 poin dari 60.84 di tahun 2019, dan IPM Papua Barat 2019 yang masih di bawah rata-rata IPM Nasional.
Baca juga: Kemenkeu: UU Otsus Papua baru atur pengelolaan dana lebih komprehensif

Jaleswari menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan mekanisme pencegahan korupsi melalui Stranas PK yang dapat diterapkan untuk membantu pengelolaan dan implementasi otsus ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden 54 Tahun 2018 Aksi Stranas PK Tahun 2021-2022, pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat dapat melaksanakan aksi yang relevan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah. Sehingga diperlukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang dapat diterapkan untuk semakin memperkuat implementasi otsus ke depan.
Baca juga: MPR: Dana Otsus Papua harus ditujukan tingkatkan mutu pendidikan