Mengenang sejarah kedaulatan maritim Kerajaan Melayu

Itulah semangat patriotisme pejuang maritim kita yang tak terlupakan. Mereka sesungguhnya memang para johan

Tanjungpinang (ANTARA) - Kisah kejayaan Kerajaan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan dan sekitarnya tidak dapat dipisahkan dari kewiraan para pemimpinnya. Mereka adalah para sultan ternama yang disokong segenap prajurit dan rakyat militannya.

"Yang juga hebat, para bajak laut, pengikut setia Sang Raja. Ini hanya sebagian kisahnya," kata budayawan asal Kepri, Abdul Malik, di Tanjungpinang, Kamis (11/11).

Malik, yang juga mantan Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, memulai kisah dari Raja Haji.

Walau dalam masa berkabung karena Raja Haji syahid di medan juang pada 18 Juni 1784 di Teluk Ketapang, Melaka, Sultan Mahmud Riayat Syah (1761-1812) tak dapat terlalu lama berduka cita. Baginda langsung mengatur siasat untuk menghadapi kemungkinan selanjutnya, sekaligus menahbiskan diri sebagai panglima perang.

Kepemimpinan Sultan Mahmud Syah III itu memang disokong penuh oleh para bawahannya, baik pada masa damai maupun masa perang. Dukungan itu diperoleh karena sikap Baginda yang konsisten dan tegas terhadap Belanda. Baginda menolak segala bentuk paksaan, intervensi, dan perhubungan yang tak sederajat.

Data ini tercatat di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Surat-Surat Perjanjian antara Kesultanan Riau dengan Pemerintahan V.O.C. dan Hindia Belanda 1784-1909 (Jakarta, 1970).

Di antara isinya, “ … peperangan itu nama daripada radja maka dari itu belandja semuanja djatuh sepenuh2nja diatas radja didalam itupun lebih kurang satu bagian dari itu dia orang pun boleh pikir sebab itu belandja bagaimana ada patut meski bajar daripada radja....” Hal itu berarti Belanda menetapkan yang bertanggung jawab dan aktor intelektual Perang Riau I (1782-1784) adalah Sultan Mahmud Riayat Syah.

Belanda memang datang kembali. Kapal VOC, Hofder dan Diamant, pada 22 Juni 1784 dikirim ke Riau seperti dicatat oleh E. Netscher (1870) dalam De Nederlanders in Djohor en Siak: 1602 tot 1865. Tujuannya mengepung Tanjungpinang. Tak ada kapal yang boleh keluar-masuk pusat kerajaan. Pada Agustus 1784 armada Belanda melakukan serangan ke Tanjungpinang.

Pada 10 Oktober 1784 armada VOC-Belanda yang dipimpin oleh Jacob Pieter van Braam datang lagi ke Riau untuk memberikan ultimatum kepada Raja Ali, Yang Dipertuan Muda V agar meninggalkan Riau. Sultan Mahmud menolak intervensi Belanda itu sehingga terjadi perang pada 29 Oktober 1784. Pasukan Belanda dipimpin oleh Pieter Jacob van Braam. Ternyata, peperangan tak berlanjut karena Belanda minta gencatan senjata.

Sultan Mahmud menolak berunding dengan Belanda. Oleh karena itu, pada 30 Oktober 1784 Belanda menyurati Baginda. Pada 31 Oktober, pagi-pagi sekali Raja Ali dan pasukannya keluar meninggalkan Riau dalam hujan lebat. Setelah mengetahui kepergian Yang Dipertuan Muda V itu, Belanda mengundang Sultan ke kapal perang Utrecht pada 31 Oktober untuk berunding tentang perdamaian di antara mereka.

"Sultan lagi-lagi menolak permintaan Belanda," ucapnya, yang juga penulis buku sejarah kejayaan melayu di masa kerajaan.

Akhirnya, pada 1 November 1784 disetujui perjanjian antara Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan VOC-Belanda, yang ditandatangani oleh Raja Tua, Bendahara, Indera Bungsu, dan Temenggung (Netscher, 1870). Akan tetapi, ketiga tokoh itu tak berhak mengatasnamakan Sultan. Sultan Mahmud tak mengakui perjanjian tersebut.

Perjanjian

Pada 10 November 1784 disepakati lagi perjanjian dengan VOC-Belanda, yang ditandatangani oleh Raja Tua, Bendahara, dan Temenggung. Sultan Mahmud tak menyetujuinya karena Baginda menyadari bahwa perjanjian itu sangat merugikan kerajaannya. Netscher (1870) mengatakan, “Sultan tak berada dalam keadaan siap melaksanakan isi surat perjanjian tersebut.” Begitulah kokohnya sikap Sultan Mahmud.

Juni 1785 Belanda membangun benteng di Tanjungpinang dan menempatkan David Ruhde sebagai Residen Belanda di Riau. Sultan Mahmud semakin memusuhi Belanda, begitu pula sebaliknya.
Secara rahasia pada Desember 1786 Baginda Sultan mengutus Encik Talib menemui Raja Tempasuk, penguasa bajak laut Ilanun di Sabah, Kalimantan. Warkahnya berisi permintaan bantuan untuk menyerang Belanda di Tanjungpinang.

"Pada 7 Februari 1787 Belanda kembali memaksa Baginda untuk menandatangani perjanjian. Permintaan Belanda itu juga ditolak," tutur Malik.

Ternyata, permintaan Baginda dikabulkan oleh Raja Tempasuk. Sejak 2 Mei 1787 mulailah berdatangan armada kapal perang Raja Tempasuk, penguasa bajak laut Ilanun, 40-55 kapal dengan kekuatan 2.000 prajurit ke Tanjungpinang.

Kekuatan itu kemudian ditambah lagi menjadi 90 kapal perang dengan 7.000 prajurit Tempasuk dan Sulu. Armada kapal itu rata-rata panjangnya 80-90 meter.

Pasukan gabungan Kesultanan Riau-Lingga dan bajak laut Tempasuk menyerang Belanda di Tanjungpinang. Perang Riau II pun dimulai yang puncaknya pada 10-13 Mei 1787. Perlawanan pasukan pribumi itu berhasil meranapkan (menghancurkan) garnizun Belanda di Tanjungpinang dan menewaskan tentara musuh.

David Ruhde, Residen Belanda, terpaksa menyelamatkan diri, lari ke Melaka, markas mereka kala itu.

Perang Mei 1787 yang dipimpin langsung oleh Sultan Mahmud telah dimenangkan oleh pasukan maritim pribumi. Itulah perang yang tergolong yang paling hebat di pusat Kesultanan Riau-Lingga kala itu, Tanjungpinang.

Perang itu memang telah dirancang oleh Sultan Mahmud. Pasalnya, Baginda muak terhadap perangai VOC-Belanda. Kenyataan itu terungkap dari surat Baginda kepada Kapten Inggris, Francis Light, di Pulau Pinang (Penang, Malaysia sekarang), 10 November 1787.

Isi suratnya menyatakan bahwa Baginda sedang bermusuhan dengan VOC-Belanda.

Sebagian armada bajak laut Ilanun Tempasuk dan Sulu kembali ke Kalimantan pada Juni 1787 setelah mereka membantu Sultan Mahmud. Sebagiannya pula tetap bertahan di Selat Sekiela di bawah pimpinan Temenggung Engku Muda Muhammad.

Strategi yang diterapkan untuk menghadapi Belanda kemudian, pada 24 Juli 1787 Sultan Mahmud berhijrah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Daik-Lingga. Pasukan Belanda kembali menyerang Riau (Tanjungpinang) pada Agustus 1787. Ternyata, Bandar Riau (Pulau Bintan) tidak berpenghuni lagi, kecuali yang tinggal hanya buruh kebun.

Setelah berpindah ke Lingga, sejak 1788 sampai 1793 pasukan Sultan Mahmud melakukan gerilya laut dengan merampas timah di wilayah kekuasaan VOC di Kelabat dan Merawang di Bangka.

"Pasukan itu antara lain dipimpin oleh Panglima Raman, pemimpin bajak laut, yang juga adalah anak buah Engku Muda Muhammad," katanya.

Menurut Malik,strategi gerilya laut pasukan Sultan Lingga-Riau sangat merugikan Belanda. Gubernur VOC di Melaka, de Bruijn, mengakui bahwa kekuatan armada VOC tak mampu menandingi kekuatan armada laut Sultan Mahmud di “belantara lautan” Kepulauan Lingga.

Dengan kegigihan perjuangannya, pada 29 Mei 1795 Gubernur Jenderal VOC-Belanda di Batavia mengakui dan menyetujui kedaulatan Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang di bawah pimpinan Sultan Mahmud Riayat Syah.

Pada 23 Agustus 1795 Gubernur Melaka mengirim surat kepada Baginda Sultan juga untuk menyatakan pengakuan yang sama. Bersamaan dengan itu, pada 9 September 1795 Residen VOC di Tanjungpinang dan pasukan Belanda ditarik dari Tanjungpinang. Maka, benteng-benteng Belanda pun dibongkar atas titah Sultan Mahmud Riayat Syah.

Kekuatan tentara resmi Sultan Mahmud Riayat Syah terdiri atas 8.000 tentara patroli laut, 20.000 di daratan, ditambah pasukan siaga 24.000 bajak laut Lingga, dan 42.000 bajak laut Tanjungpinang, Bintan, dan sekitarnya.

Selebihnya, para bajak laut itu mengawal seluruh perairan Kepulauan Karimun, Batam, Singapura, Johor, Pahang, Pulau Tujuh (Tambelan, Anambas, dan Natuna sekarang) sampai sepanjang Selat Melaka dan perairan Kalimantan.
Kearifan Sultan dan kesetiaan bajak laut kita pada masa lalu telah terbukti sanggup mempermalukan dan menghancurkan sesiapa pun yang datang sebagai lawan.

"Itulah semangat patriotisme pejuang maritim kita yang tak terlupakan. Mereka sesungguhnya memang para johan," katanya.