Uni Afrika: Libya Setuju Gencatan Permusuhan

Addid Ababa (ANTARA News/Xinhua-OANA) - Uni Afrika (AU) Jumat mengumumkan bahwa otoritas Libya telah setuju dengan Peta Jalan lima-butir yang dibentuk oleh Komite ad hoc Tingkat Tinggi AU untuk mengatasi krisis di Libya.

Menjelaskan kepada para wartawan setelah pertemuan dengan delegasi Libya yang dipimpin oleh Ahmed Zouni yang juga Ketua Kongres Rakyat Libya, Jean Ping yang ketua Komisi AU, mengatakan delegasi yang dikirim oleh pemerintah Libya mengonfirmasi secara lisan bahwa mereka setuju sepenuhnya dengan seluruh butir pada Peta Jalan AU berkaitan dengan krisis di negaranya itu.

"Kami melakukan pertemuan dengan delegasi yang dikirim oleh otoritas Libya, dan kami telah bertukar pandangan tentang bagaimana tindak lanjut peta jalan kita," katanya.

"Kami memiliki peta jalan dengan lima poin yang disampaikan kepada mereka dan bertanya kepada mereka bagaimana mereka akan mematuhi kelima butir itu."

"Kami telah menerima kesepakatan penuh bahwa mereka telah setuju dengan seluruh kelima poin, mereka sudah mengirim kami sebuah perjanjian tertulis, tetapi mereka harus mengkonfirmasi secara lisan kepada panel bahwa mereka berkomitmen untuk proposal itu, untuk peta jalan Komisi," kata Ping.

Ketua Uni Afrika mengatakan akan mengikuti pelaksanaan gencatan senjata.

"Kami akan melaksanakan keputusan gencatan ini. Kami akan membuatnya efektif dengan mekanisme pemantauan pengendalian, kemudian kami akan beralih ke masalah lain yakni bantuan kemanusiaan, perlindungan warga asing termasuk para pekerja migran Afrika yang ada di Libya dan kemudian dialog terakhir untuk merespon aspirasi sah rakyat Libya demi demokrasi, kebebasan, keadilan perdamaian, dan pembangunan," katanya.

Peja Jalan lima butir itu terdiri atas unsur-unsur berikut: Pertama, perlindungan warga sipil dan penghentian permusuhan. Kedua, bantuan kemanusiaan untuk para korban baik Libya dan pekerja migran asing, terutama dari Afrika.

Ketiga, prakarsa dialog politik antara pihak-pihak Libya guna mencapai kesepakatan modalitas untuk mengakhiri krisis.

Keempat, pembentukan dan pengelolaan suatu periode transisi inklusif.

Kelima, penerapan dan pelaksanaan reformasi politik yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi rakyat Libya.(*)

(Uu.H-AK/H-RN)