RI dorong kesetaraan negara konsumen dan produsen hasil pertanian

Dialog antara negara konsumen dan negara produsen telah sejalan dengan kebutuhan dan kesadaran akan krisis iklim

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong kesetaraan hak dan kewajiban antara negara konsumen dengan negara produsen komoditas hasil pertanian dan kehutanan dalam rangka menanggulangi perubahan iklim.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan sektor pertanian dan kehutanan serta produk yang dihasilkannya mempunyai peran sangat penting namun rentan oleh perubahan iklim.

“Pertanian dan kehutanan berperan penting namun rentan oleh perubahan iklim,” katanya di Jakarta, Rabu.

Oleh sebab itu, Indonesia mendorong kesetaraan ini dengan cara berperan dalam Co-chairmanship bersama Inggris pada Forest, Agriculture, Commodity and Trade (FACT) Dialogue.

Menurut Musdhalifah, FACT Dialogue memberikan ruang khusus untuk menyampaikan pandangan mengenai sistem perdagangan komoditas pertanian dan kehutanan yang ideal dari sisi konsumen maupun produsen.

Meski demikian, ia menuturkan dialog itu harus didasari dengan prinsip mutual respect dan mutual recognition antara negara konsumen dengan negara produsen komoditas hasil pertanian dan kehutanan.

“Dialog antara negara konsumen dan negara produsen telah sejalan dengan kebutuhan dan kesadaran akan krisis iklim,” ujarnya.

Menteri Lingkungan dan Kawasan Pasifik Inggris Zac Goldsmith sebagai Co-chair memandang Indonesia telah menunjukkan komitmen tinggi dalam penanggulangan perubahan iklim.

Goldsmith juga mengharapkan kelanjutan kerja sama di masa yang akan datang bersama Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim termasuk terkait kesetaraan hak dan kewajiban ini.

Dari 30 negara yang berpartisipasi dalam FACT Dialogue, 25 negara di antaranya telah mendukung joint-principles for collaborative action yang bersifat tidak mengikat.

Dialog ini juga telah menyepakati roadmap FACT Dialogue yang diharapkan dapat diimplementasikan menjadi aksi nyata dalam perdagangan komoditas pertanian dan kehutanan.

Terdapat empat area kunci yang dibahas oleh masing-masing kelompok kerja yakni pengembangan pasar dan perdagangan, dukungan terhadap petani kecil, ketertelusuran dan transparansi serta riset, pengembangan dan inovasi.

Baca juga: Peningkatan partisipasi tingkat tapak penting capai target iklim RI

Baca juga: Kemitraan : Peran kelompok sipil penting demi capai target iklim

Baca juga: Fokus COP26 beralih pada pendanaan dampak iklim