Vaksinasi penyandang disabilitas butuh penerapan lebih inklusif

Jakarta (ANTARA) - Salah satu pendiri Organisasi Harapan Nusantara (Ohana) Buyung Ridwan Tanjung mengatakan memperluas cakupan vaksinasi COVID-19 untuk kelompok penyandang disabilitas memerlukan penerapan lebih inklusif yang mempertimbangkan beberapa aspek termasuk isu akses dan masih minimnya kesempatan konsultasi dengan para ahli.

Menjabarkan tantangan vaksinasi COVID-19 untuk penyandang disabilitas, pendiri organisasi yang fokus pada advokasi kelompok disabilitas itu menegaskan minimnya akses kepada para ahli membuat banyak disinformasi muncul terkait vaksin.

"Banyak penyandang disabilitas itu hidup dalam disinformasi, dalam informasi yang salah, karena tidak ada informasi, edukasi di awal sebelum penyelenggaraan vaksin itu sendiri," kata Buyung dalam diskusi tentang vaksinasi inklusif bagi masyarakat adat dan kelompok rentan, dipantau virtual dari Jakarta pada Rabu.

Hoaks vaksin di kalangan penyandang disabilitas contohnya seperti akan memunculkan disabilitas baru dan bahwa disabilitas yang mereka alami termasuk dalam komorbid yang membuat mereka tidak dapat menerima vaksin.

Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya pendukung untuk melakukan pendampingan kepada para penyandang disabilitas dan penerapan vaksinasi yang kurang inklusif.

Buyung mengatakan ketika proses vaksinasi penyandang disabilitas bergabung dengan masyarakat umum dan memerlukan pendaftaran menggunakan aplikasi dan ponsel muncul kesulitan bagi beberapa dari mereka karena beragamnya disabilitas.

Tantangan ketika dilaksanakan vaksinasi lain adalah transportasi menuju dan pulang dari sentra vaksinasi, minimnya pemahaman penyandang disabilitas akan kondisi kesehatan mereka, aksesbilitas di sentra vaksin seperti ketiadaan juru bahasa isyarat dan tidak disediakan vaksin bagi pendamping.

Buyung juga menyinggung tantangan setelah vaksinasi pertama dan secara khusus menyoroti informasi mengenai vaksinasi dosis kedua.

"Pascavaksinasi tantangan yang kemarin, ketersediaan vaksin dosis kedua itu juga simpang siur informasinya sehingga ada beberapa penundaan," ujarnya.

Hal itu dapat menambah kekhawatiran bagi penyandang disabilitas terkait proses vaksinasi.

Untuk itu dia mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan vaksinasi bagi kaum rentan seperti penyandang disabilitas.

Diperlukan juga penyediaan jasa konsultasi untuk penyandang disbailitas sebelum dilakukan vaksinasi, transportasi menuju dan pulang dari sentra vaksinasi, pusat vaksinasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan pemeriksaan kesehatan tambahan untuk mereka.