Jumlah produk UMKM yang sudah dikurasi sekitar 400-500 produk. Dan ini harus ditingkatkan karena potensi yang ada cukup besar. Untuk itu, kami berupaya meningkatkan jumlah kurator bersertifikat agar produk yang dikurasi ini juga semakin banyak

Surabaya (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menargetkan di awal 2022 bisa mencetak 1.000 kurator produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di seluruh wilayah Jatim, seiring dengan upaya peningkatan kinerja ekspor UMKM Jatim.

Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto di Surabaya, Rabu mengatakan, sejauh ini jumlah kurator yang telah bersertifikat BNSP di Jatim hanya sekitar 150-160 kurator. Sementara, produk UMKM yang harus disertifikasi sangat banyak, sehingga jumlah produk yang dikurasi masih sedikit.

"Jumlah produk UMKM yang sudah dikurasi sekitar 400-500 produk. Dan ini harus ditingkatkan karena potensi yang ada cukup besar. Untuk itu, kami berupaya meningkatkan jumlah kurator bersertifikat agar produk yang dikurasi ini juga semakin banyak," kata pengusaha asal Kota Batu ini.

Untuk merealisasikan target itu, Adik mengatakan telah mengadakan rapat koordinasi bidang UMKM Kadin Jatim di Graha Kadin Jatim, dan berencana meluncurkan platform digital khusus UMKM Jatim.

"Kadin Jatim sedang merancang platform digital untuk pemasaran produk UMKM yang telah dikurasi tersebut di pasar global. Sesegera mungkin kami launching, platform digital khusus UMKM yang akan dipasarkan di 20 negara, termasuk ke China, Jepang dan Amerika. Tentunya, ini akan menjadi peluang bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka ke luar negeri," katanya.

Melalui platform ini, kata Adik, nantinya UMKM bisa menjual ke pasar luar negeri walaupun dengan volume kecil.

"Target kami mengenalkan produk UMKM yang telah dikurasi ini. Kalau sudah dikenal, harapannya juga volume ekspor akan naik," terang Adik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Jatim, Idris Yahya mengatakan, peningkatan jumlah kurator bersertifikasi menjadi keniscayaan dalam peningkatan kualitas produk UMKM. Selain itu, pembuatan data base juga akan dilakukan.

"Kami akan buat data base ini agar nanti bisa kita buat klaster karena kelemahan kita itu adalah tidak adanya petakan. Tidak ada data base UMKM yang akurat yang bisa menjadi rujukan dalam pembuatan klaster UMKM. Karena dari sini, kami akan mengkurasi mereka," katanya.

Ketua Kadin Kabupaten Sumenep yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah menyambut baik upaya tersebut, karena potensi UMKM di Sumenep juga sangat besar, terutama di sektor pengolahan produk perikanan dan pertanian.

"Di sisi lain, langkah ini seiring dengan komitmen Kabupaten Sumenep untuk melakukan pendampingan UMKM. Saat ini, Pemkab Sumenep sudah melakukan kerja sama dengan beberapa toko modern dengan mewajibkan 15 persen display di toko untuk produk UMKM," katanya.

Baca juga: Kadin Jatim sebut konsumsi produk UMKM lokal di pasar digital minim

Baca juga: Kadin Gresik bidik kerja sama KEK hingga Smelter Freeport Indonesia

Baca juga: Kadin Jatim gandeng BNI fasilitasi pembiayaan UMKM ekspor

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021