Sekjen PBB: Libya Tidak Patuhi Resolusi

PBB, New York (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menilai bahwa dalam satu minggu terakhir ini Libya tidak mematuhi Resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB, antara lain karena masih belum terlaksananya gencatan senjata seperti yang diamanatkan resolusi.

Hal itu diungkapkan Ban, Kamis, dalam sidang Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, New York, satu pekan setelah dewan beranggotakan 15 negara itu mengesahkan resolusi yang mengizinkan negara-negara anggota PBB menjalankan langkah apapun yang diperlukan dalam upaya melindungi warga sipil di Libya dari kekerasan pasukan pemerintah pimpinan Kolonel Muamar Gaddafi.

Ban menuturkan bahwa pihak-pihak berwenang Libya beberapa kali menyatakan mereka telah melakukan gencatan senjata.

Pernyataan itu, ungkapnya, juga diterimanya secara langsung dari perdana menteri Libya dalam percakapan melalui telpon pada Sabtu (19/3) kemarin.

"Kita tidak melihat ada bukti (gencatan senjata). Justru sebaliknya, pertempuran terus berlangsung antara lain di atau sekitar kota-kota Ajdabiya, Misratah dan Zitan," ujar Ban.

"Singkat kata, tidak ada bukti bahwa pihak-pihak berwenang Libya menjalankan langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah Resolusi 1970 atau 1973," tegasnya.

Dalam sidang Dewan hari Kamis, Sekjen juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang perlindungan warga sipil serta dihormatinya hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.

"Tanda-tanda yang mengkhawatirkan antara lain terjadinya kasus-kasus penahanan, penghilangan orang, ancaman, hasutan --termasuk oleh Kolonel Gaddafi melalui televisi nasional," tuturnya.

Hal utama yang juga diungkapkan Ban dalam sidang DK-PBB adalah adanya kebutuhan mendesak menyangkut akses kemanusiaan di tengah situasi bahwa 330.000 orang telah meninggalkan Libya sementara para warga lainnya berada dalam kepungan pasukan Pemerintah.

"Tapi pihak berwenang Libya belum memberi izin bagi misi PBB untuk melakukan penilaian terhadap hal-hal apa saja yang dibutuhkan (warga setempat, red). Saya mengingatkan semua pihak tentang kewajiban mereka untuk memberikan akses luas kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Ban mengungkapkan, utusan khususnya untuk Libya, Abdel-Elah al-Khatib pada Jumat (25/3) akan menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Uni Afrika di Addis Ababa untuk membicarakan masalah gencatan senjata dan penyelesaian politik di Libya.

Pertemuan itu akan dihadiri oleh wakil-wakil dari pemerintahan Libya dan pihak oposisi serta negara-negara dan organisasi kawasan terkait.
(TNY)