BNPB serahkan bantuan Rp1,5 miliar percepatan penanganan banjir Kalbar

Menghadapi bencana hidrometeorologi basah dengan mitigasi

Pontianak (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1,5 miliar guna percepatan penanganan banjir yang melanda di empat kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

"Bantuan DSP tersebut, sebesar Rp500 juta guna mendukung penanganan banjir di Kabupaten Sintang, kemudian Rp500 juta diberikan kepada Kabupaten Malawi, Rp250 juta untuk Kabupaten Sekadau, dan Rp250 juta untuk Kabupaten Sanggau," kata Ganip Warsito dalam keterangan tertulisnya kepada ANTARA di Pontianak, Rabu.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BNPB kepada Kepala Pelaksana (Kalaks) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang dan Kalaks BPBD Kabupaten Malawi. Sedangkan untuk Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau telah diserahkan secara simbolis oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah, yang mewakili Kepala BNPB.

Di samping itu, BNPB sebelumnya juga telah mengirimkan bantuan logistik dan peralatan ke Pemkab Sintang berupa makanan siap saji 504 paket, lauk pauk 501 paket, matras 300 buah, selimut 300 buah, masker KF94 5.000 lembar, tenda pengungsi dua set dan perahu polyethylene dua buah.

Kepada Pemkab Melawi, BNPB juga menyerahkan bantuan lain berupa makanan siap saji 504 paket, lauk pauk 501 paket, matras 300 buah, selimut 300 buah dan masker KF94 5.000 lembar.

Dari kejadian-kejadian itu, Ganip memahami bahwa bencana banjir yang terjadi di empat wilayah di Kalbar itu dipicu oleh faktor cuaca, yakni tingginya intensitas hujan di wilayah hulu Sungai Kapuas.

Kendati demikian, banjir yang merupakan jenis bencana hidrometeorologi basah tersebut seharusnya dapat dicegah dengan berbagai upaya.

Upaya itu, menurut dia antara lain tata kelola ruang yang baik dan benar dan perilaku masyarakat untuk lebih peduli dan memahami tentang pemanfaatan alam yang berkelanjutan untuk kehidupan di masa depan.

Di samping itu, dia juga mengingatkan bahwa pada bulan November 2021 hingga Februari 2022 sebagian besar wilayah di tanah air mengalami fenomena La Nina, yang dapat memicu terjadinya peningkatan frekuensi dan intensitas curah hujan dari 20 persen hingga 70 persen.

"BNPB sejak dari awal telah mengingatkan para BPBD untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah dengan mitigasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kita harus siaga terus,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa apa yang telah disampaikan tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo, bahwa dalam menghadapi bencana yang paling penting adalah mitigasi dan pencegahan.

Lebih lanjut, dalam upaya penanganan darurat seperti yang telah dilakukan Pemkab Sintang beserta unsur Forkopimda, maka Ganip memberi arahan agar upaya penyelamatan korban menjadi hal yang harus diutamakan kemudian pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat.

Bencana banjir yang hingga kini masih melanda Kabupaten Sintang itu telah berdampak di 12 kecamatan, sebanyak 140.468 jiwa terdampak banjir tersebut, dan dua warga dilaporkan meninggal dunia, 32 titik tempat pengungsian, serta 24 dapur umum.

BPBD Kabupaten Sintang mencatat sebanyak 35.117 unit rumah yang terendam banjir hingga 3 meter, lima unit jembatan rusak berat dan beberapa sarana prasarana lainnya juga terdampak. Pemkab Sintang telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir selama 30 hari terhitung mulai 13 Oktober hingga 16 November 2021.