Biaya tak terduga DKI 2022 diminta prioritaskan pertumbuhan ekonomi

BTT 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT 2019

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengkaji ulang alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,2 triliun.

"Saya minta anggaran BTT 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT 2019 sebesar Rp200 miliar saja. Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 seperti pengembangan, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM," ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Menurutnya, saat ini BTT saat ini tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan mengingat penularan COVID-19 di Jakarta yang relatif terkendali.

Saat ini, kata Prasetio, justru yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19.

Komisi A DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp12,9 triliun, dalam mendukung pemulihan ekonomi telah merekomendasikan kenaikan operasional dasa wisma, jumantik, dan kader Posyandu dalam laporan hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.

"Kami juga meminta agar pemberian makan tambahan (PMT) baik di Posyandu ataupun di sekolah agar dapat memenuhi baku mutu dan higienis," ucap Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.

Lalu, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp9,2 triliun, salah satu program yang direkomendasikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu, dengan begitu diharapkan perekonomian warga lokal dapat meningkat.

"Bahkan seluruh dinas mitra Komisi B kami minta lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta," ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.

Sedangkan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp5,8 triliun merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat Penyertaan Modal Dasar (PMD) dapat mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.

"Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat COVID-19," ujar Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf.

Lalu Komisi D DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp16,3 triliun ini merekomendasikan agar DPRD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengutamakan pembangunan Rusunawa dan Rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.

Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp33,9 triliun ini merekomendasikan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk kader dasa wisma, serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta.