Tidak Mungkin TNI Kudeta

"TNI saat ini sudah reformis, tidak lagi berpolitik."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahahan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mungkin melakukan upaya penggulingan atau kudeta terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Di sela-sela penyelenggaraan Dialog Pertahanan Internasional di Jakarta, Kamis, ia menegaskan, TNI saat ini berbeda dengan wajah TNI pada masa lalu. "TNI saat ini sudah reformis, tidak lagi berpolitik," katanya.

Purnomo menegaskan, Indonesia telah pula menjadi negara demokratis, namun tidak berarti demokrasi itu dijalankan tanpa aturan. "Demokrasi juga ada aturan mainnya," katanya.

Ia menegaskan, secara pribadi tidak yakin jika TNI akan melakukan kudeta.

Menhan mengemukakan hal ini berkaitan dengan berita dari televisi Al Jazeera mengenai adanya sejumlah purnawirawan jenderal bintang tiga di Indonesia di balik gerakan anti-Ahmadiyah, serta kekerasan terhadap jamaahnya. Para jenderal itu diam-diam mendukung organisasi itu karena memiliki tujuan sama, yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari kekuasaannya.

"Dia 'ngasih' support saja," kata Pimpinan Gerakan Reformasi Islam (Garis), Chep Hernawan, seperti dikutip dari laporan investigasi Al Jazeera, Selasa (22/3).

Ia juga menyatakan,. "Dia mengatakan jihad tetap harus jalan terus. Kita tidak boleh mundur sampai pembohong itu jatuh."

Menurut pengakuan Chep, para purnawirawan jenderal mendekatinya akhir Januari atau sekitar sebulan sebelum kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik terjadi. Sang Jenderal muak dengan kebohongan pemerintahan Yudhoyono.

Para bintang tiga itu, menurut dia, bertanya apa yang diangkat untuk menumbangkan Susilo Bambang Yudhoyono. "Isunya apa? Kasus Century tidak mampu? Barangkali isu Ahmadiyah," ujarnya.

Dari pengakuan itu, reporter Al Jazeera, Step Vassen, menyebut bahwa sang jenderal pun mendukung gerakan organisasi Islam. Sang Jenderal menganggap Yudhoyono terlalu lemah dan terlalu reformis.

Menanggapi isu itu, Pemerintah menyatakan tidak akan melakukan langkah antisipasi apapun, karena wacana itu belum tentu benar. Pihak Istana menilai, laporan investigasi yang dirilis Al Jazeera sebagai sesuatu yang berlebihan.
(T.R018/D011)