Sultan: Identitas Etnik Wajib Dijaga

Yogyakarta (ANTARA News) - Identitas etnik di Indonesia wajib dijaga karena sudah ada sebelum republik ini ada, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Etnik apa pun berhak memberi kontribusi pada bangsa dan negara. Roh identitas dari masing-masing etnik sebagai aset kebudayaan dan pariwisata jangan dihilangkan," katanya pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perencanaan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2012 di Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan, semua etnik yang menjadi bagian dari republik ini, mulai Aceh hingga Papua, masing-masing mempunyai identitas keetnikannya sebagai dasar nilai.

"Republik ini tidak ingin membangun kebudayaan satuan tetapi persatuan yang berbeda-beda diikat dengan satu kekuatan," katanya.

Ia mengatakan, sebaiknya tidak berbicara mengenai pariwisata tetapi lupa tugas bahwa budaya juga perlu dijaga dan dilestarikan.

Turis, orang asing atau wisatawan mancanegara, menurut dia, harus bisa menyesuaikan diri dengan pelaku pariwisata dan bukan sebaliknya pelaku pariwisata yang menyesuaikan diri dengan mereka.

Ia mengatakan, tidak semua produk pariwisata bisa dijual untuk keperluan pariwisata, tergantung pada masing-masing pemerintah mempersepsikan bahwa pariwisata menjadi nomor satu atau kebudayaan yang nomor satu.

"Oleh karena itu, kami ingatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar benar-benar mengerti hakikat filosofi pemahaman aspek kebudayaan dan pariwisata itu," katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar) Wardiyatmo mengatakan, rakornis bertema "Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat dan Daerah" diadakan dalam rangka koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam rakornis antara lain melakukan diseminasi kebijakan penyusunan rencana dan anggaran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

"Selain itu, juga untuk menyusun ksepakatan awal bersama berupa rencana kegiatan dan alokasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan," katanya.(*)

(L.B015*H010/N002)