Peneliti CSIS sarankan restrukturisasi internal untuk TNI

Restrukturisasi internal akan membuat TNI tidak sibuk di dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fitri Bintang Timur memberikan saran untuk melakukan restrukturisasi internal TNI dalam rangka memaksimalkan kiprah TNI di lingkup kerja sama regional dan internasional.

"Restrukturisasi internal akan membuat TNI tidak sibuk di dalam negeri, tetapi juga berkiprah secara internasional," kata Fitri ketika menyampaikan pandangannya dalam diskusi publik bertajuk Menakar Komitmen Panglima Baru terhadap Reformasi Institusi TNI yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KontraS, dan dipantau dari Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa kiprah militer Indonesia di mata internasional, khususnya keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia, memiliki citra yang sangat baik. Dalam misi perdamaian, militer Indonesia sama sekali belum pernah mendapatkan sanksi atas pelanggaran, tidak pernah cacat, dan tidak pernah dikritik oleh internasional.

"Justru dianggap aktif, proaktif, dan memiliki inovasi yang baik di misi perdamaian," ucapnya.

Adapun restrukturisasi internal TNI yang dimaksud oleh Fitri adalah melakukan upaya atau inovasi dalam wujud pembukaan pos jabatan struktural baru guna memaksimalkan potensi surplus perwira tinggi dan jenderal TNI. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesejahteraan perwira tinggi dan jenderal TNI yang belum mendapatkan penempatan atau pekerjaan sesuai dengan pangkatnya.

"Indonesia diminta untuk mengirimkan calon perwakilan dan melakukan fit and proper test untuk misi pemeliharaan perdamaian dan politik PBB karena belum ada Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB atau Special Representative of UN Secretary General dari Indonesia," tuturnya.

Oleh karena itu, melihat kesempatan Indonesia dapat berkiprah di tingkat internasional melalui pasukan perdamaian PBB, Fitri menyarankan agar pada masa jabatan Panglima TNI yang baru, TNI dapat melakukan restrukturisasi internal TNI.

"Itu juga salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk buat batasan keterlibatan TNI di ranah sipil," kata Fitri.