Kemendikbud sebut seleksi P3K upaya sejahterakan guru honorer

Upaya itu dilakukan karena sebelumnya banyak guru honorer yang bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi kompetensinya yang dimiliki.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengatakan seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja (P3K) merupakan salah satu bentuk upaya untuk dapat mensejahterakan dan meningkatkan kualitas guru honorer di Tanah Air.

“Saat ini ada skema untuk memastikan kesejahteraan guru dengan melalui ASN P3K yang sudah kita selengarakan. Sudah menghasilkan orang-orang yang lulus untuk tahap I,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Nunuk menjelaskan, terdapat 742.000 guru honorer yang kini berada di sekolah negeri. Sedangkan untuk guru honorer yang telah lolos setelah masa sanggah seleksi tahap I mencapai 506.000 guru.

Dari 506.000 guru yang lolos tersebut, dia menyebutkan jumlah guru yang berhasil mengisi formasi pembelajaran kini telah mencapai 173.730 guru.

Nantinya dari hasil tes P3K yang diselenggarakan tersebut, akan didapati kualifikasi kompetensi dari guru yang bersangkutan untuk dipetakan ke dalam bidangnya masing-masing. Upaya itu dilakukan karena sebelumnya, banyak guru honorer yang bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi kompetensinya yang dimiliki.

Ia memberi contoh terdapat guru yang melamar pada mata pelajaran matematika, namun memiliki latar belakang ilmu pengetahuan alam. Melalui tes itulah kompetensi guru dapat diketahui, ditingkatkan dan nantinya dapat memilih untuk mengisi mata pelajaran yang lain.
Baca juga: Kemendikbudristek rancang insentif untuk guru di daerah 3T
Baca juga: DPR minta pemerintah buka kembali P3K untuk selesaikan honorer

“Selain kita bicara meningkatkan kompetensinya dulu, kita melakukan redistribusi. Jadi mengukur kompetensi, yang lulus adalah orang-orang yang kompeten dengan nilai atau batas soal yang sudah kita tetapkan dan menempatkan sesuai dengan kualifikasinya,” ujar Nunuk.

Selain untuk memastikan kualifikasi kompetensi, data dari hasil seleksi itu juga akan digunakan pihaknya untuk bisa mengetahui sejauh mana kemampuan guru-guru itu. Karena sebelum adanya afirmasi penurunan nilai ambang batas, jumlah guru yang lulus hanya mencapai 90.836 orang atau sebesar 28,2 persen saja dari seluruh formasi yang dipilih.

Adanya seleksi P3K tersebut, kata dia, juga dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para guru honorer yang sebesar 59 persen berumur di atas 35 tahun dan tidak memiliki peluang untuk mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru.

“Yang ikut tes, sebenarnya sampai 59 pun bisa dan yang lulus di atas 50 tahun itu banyak. Jadi, tidak hanya saat pandemi saja, tapi seterusnya kami terus memikirkan cara bagaimana guru-guru itu bisa sejahtera,” tegas dia.

Melalui skema itulah, dia berharap itikad baik yang dilakukan dapat memberikan jaminan kepastian baik terangkatnya nasib, kepastian mendapatkan upah sekaligus mengasah kompetensi guna meningkatkan taraf hidup para guru dan mutu pembelajaran peserta didik.

“Mari kita bersama-sama, bahu membahu mengatasi masalah yang timbul karena pandemi ini. Tentu kita bisa, karena sudah terbukti kita bangsa Indonesia berhasil mengatasi masalah pandemi ini dengan baik,” kata Nunuk.
Baca juga: Mendikbud: Semua guru honorer berpeluang jadi P3K pada 2021
Baca juga: Pemkot Palangka Raya akan rekrut 184 formasi guru P3K