Pendiri PK Prihatin Terhadap Masalah PKS

"Walau PKS bukanlah PK karena perbedaan ideologi, namun selama ini konstituen PKS adalah konstituen PK."

Jakarta (ANTARA News) - Salah seorang pendiri Partai Keadilan (PK), Syamsul Balda, menyatakan prihatin terhadap masalah yang sedang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sejarahnya merupakan kelanjutan wahana konstituen politik PK.

"Sebagai salah satu pendiri Partai Keadilan, saya sedih. Walau PKS bukanlah PK karena perbedaan ideologi, namun selama ini konstituen PKS adalah konstituen PK yang dikenal militan, taat, iklas dan yakin bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam," katanya kepada pers di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, masyarakat dalam melihat sebuah partai jangan hanya melihat platformnya. Platform semua partai itu tidak ada satupun yang buruk, namun hal itu harus diimplementasikan oleh kader dan para elitnya.

Menurut dia, PK didirikan sesuai namanya karena alasan belum tercapainya dan belum terdistribusikannya keadilan dalam segala bidang buat masyarakat.

Hal itu disampaikannya terkait pengaduan salah seorang pendiri PKS, Yusuf Supendi, ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada sejumlah tokoh PKS dituduh menyelewengkan dana pemilihan umum (pemilu) 1999.

Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, secara terpisah tidak mau menanggapi secara langsung laporan Yusuf Supendi terhadap Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq, ke BK DPR. Anis juga enggan membuat laporan balik terhadap Yusuf Supendi.

"Sepanjang tidak ada fakta hukum, maka kita tentu tidak akan bersikap. Sejauh ini belum ada rencana untuk gugat balik," katanya.

Dia mengatakan, ini adalah ancaman lama, dan di internal PKS ada tata cara untuk melaporkan anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran.

Ia menilai, apa yang dilakukan Yusuf Supendi tidak sesuai dengan tata cara di PKS.

"Beliau ini kan pendiri PKS. Mantan wakil ketua dewan syariah. Di PKS ada pengadilan internal, tapi di PKS sistem itu di atas individu, jadi siapapun dia bila bersalah, pasti kena sanksi," kata Anis, yang juga Wakil Ketua DPR. (*)