NATO Setuju Embargo Senjata ke Libya

Jakarta (ANTARA News) - Para duta besar NATO menyetujui rencana operasi aliansi untuk memperkuat embargo senjata oleh PBB kepada Libya, demikian satu pernyataan NATO seperti dikutip Reuters, Senin.

Seorang pejabat NATO mengatakan bahka masih dibutuhkan lebih banyak diskusi untuk melibatkan NATO guna memperkuat zona larangan terbang di Libya.

Turki, salah satu anggota aliansi NATO yang menentang intervensi di Libya, sebelumnya telah menolak kesepakatan diantara para duta besar NATO itu, kata seorang diplomat NATO seperti dikutip Reuters, Senin.

Wakil-wakil dari 28 anggota NATO akan bertemu kembali Selasa WIB esok untuk menyetujui implementasi rencana embargo senjata ke Libya yang akan melibatkan kapal induk dan kapal perang NATO dalam mencegah senjata masuk ke tangan pasukan Gaddafi.

Beberapa negara anggota NATO dipimpin Prancis, Inggris dan Amerika Serikat telah mengambil bagian dalam serangan udara ke Libya, Senin WIB ini, tetapi NATO sebagai organisasi yang menentukan sebuah keputusan berdasarkan konsensus, terpecah mengenai bagaimana melibatkan diri.

Jerman juga menentang keras intervensi asing di Libya, sementara para diplomat menyatakan Prancis menentang penglibatan NATO, dengan menunjuk reputasi aliansi militer itu di dunia Arab menyusul perang di Afghanistan setelah didominasi oleh Amerika Serikat.

Para diplomat mengatakan Inggris, Amerika Serikat dan Kanada adalah negara-negara anggota NATO yang ingin menginginkan NATO mengambil bagian di Libya. Peran aliansi tersebut, saat ini terbatas pada pengawasan udara.

Sebelumnya Minggu waktu AS, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates menekankan batas-batas keterlibatan militer AS di Libya, kendati pada waktunya pasukan Gaddafi telah diserang hebat.

Dia mengatakan Amerika Serikat tidak akan menjadi "pemain utama" dalam koalisi anti-Gaddafi yang akan menjaga zona larangan terbang, dan AS diperkirakan menyerahkan tanggung jawab utama misi tersebut kepada negara lain.

Dia mengatakan Inggris atau Prancis bisa memimpin operasi udara atau NATO yang memimpinnya, jika ada kepekaan dari negara-negara Liga Arab untuk bisa bekerjasama di bawah kepemimpinan aliansi Barat itu. (*)
Adam