KKP dan BNI Tingkatkan Kerjasama Percepatan Penyaluran Kredit

Jakarta, 21/3 (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BNI meningkatkan kerjasama dalam bidang percepatan penyaluran kredit investasi dan modal kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kerjasama ini merupakan bentuk kelanjutan dari kerjasama sebelumnya, di mana BNI dan KKP telah menjalin kerjasama dalam bidang penyediaan dan penggunaan jasa perbankan dan percepatan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha kelautan dan perikanan, sejak September 2010 lalu.

Kerjasama kali ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Victor PH Nikijuluw, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Kementerian kelautan dan Perikanan RI, dengan Slamet Djumantoro, GM Usaha Kecil BNI, yang disaksikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad; dan Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta (21/3).

"Dalam upaya mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kita mengalami kendala karena terbatasnya modal investasi dan modal kerja. Sementara itu, di sisi lain lembaga keuangan bank di Indonesia sampai saat ini hanya mampu menjangkau 4 juta dari 48 juta unit bisnis UMKM. Upaya mengatasi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) jalin kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia untuk meningkatkan ketersediaan modal investasi dan modal kerja kelompok." Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad.

Keberadaan UMKM pengolahan dan pemasaran hasil perikanan apabila tidak diberdayakan dan dikembangkan maka akan sulit berkembang dan bersaing. Sebaliknya, jika diberdayakan secara tepat maka UMKM pengolahan dan pemasaran hasil perikanan akan tumbuh dan berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri dan tangguh sehingga pendapatannya akan meningkat rata-rata 87,34% per bulan, tegas Fadel.

Ke depan, perlu segera ditindaklanjuti pengembangan kredit-kredit lain maupun dana yang sejenis seperti Corporate Social Responsibilities (CSR) yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pendukung dan pendamping dalam pemanfaatan permodalan yang diluncurkan. Dengan demikian, dalam rangka memberikan informasi yang merata kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tentang pelayanan perbankan dan memberikan kemudahan untuk mengakses sumber permodalan dari lembaga keuangan.

Pada rentang waktu tahun 2008-2010, terjadi fluktuasi realisasi kredit UMKM kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank yang difasilitasi oleh Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan (KKMB SKP) masing-masing sebesar Rp. 53 miliar, 65,4 miliar, dan 49,9 miliar.

Dalam mendukung program yang dilaksanakan KKP dengan pendampingan UMKM perikanan melaksanakan usahanya, diperlukan sebuah lembaga independen seperti Inkubator Mina Bisnis yang dikelola secara profesional oleh tenaga yang berkompeten di sektor kelautan dan perikanan.

Dinilai secara spesifik, sasaran pengembangan Inkubator Mina Bisnis di beberapa daerah di Indonesia adalah: Pertama, meningkatkan kerjasama antara pelaku UMKM dengan pemerintah dan pengusaha besar, Kedua, meningkatkan kemampuan UMKM kelautan dan perikanan sebagai pelaku usaha yang kuat, mandiri, dan handal, Ketiga, terciptanya lebih banyak lapangan kerja di bidang kelautan dan perikanan melalui penumbuhan usaha-usaha baru, dan Keempat, terbangunnya jaringan kerjasama antara sesama tenant dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu, Gatot mengatakan bahwa BNI telah merasakan manfaat dari bentuk kerjasama tersebut, antara lain dengan skema rekomendasi debitur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dapat mempercepat pemberian fasilitas kredit. Dalam kurun waktu 3 bulan kerjasama, BNI telah menyalurkan tambahan fasilitas kredit kepada debitur yang direkomendasikan. Total penyaluran kredit usaha mikro dan kecil BNI di sektor kelautan dan perikanan, hingga akhir Februari 2011 mencapai Rp 486,5 miliar kepada 5.430 debitur yang merupakan debitur usaha mikro dan kecil, belum termasuk debitur yang telah memiliki usaha dengan sekala menengah dan korporasi. Terdiri dari sub sektor usaha penangkapan, budidaya, jasa, perdagangan, dan pengolahan komoditi kelautan dan perikanan.

Sedangkan untuk program CSR, BNI juga memiliki komitmen kuat kuat untuk menyalurkannya di sektor kelautan dan perikanan ini. Termasuk juga untuk mengembangkan konsep program CSR unggulan BNI, yaitu Kampoeng BNI di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai contoh, program Kampoeng BNI di bidang kelautan dan perikanan yang tengah dikembangkan adalah Kampoeng BNI di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Daerah ini merupakan kampung nelayan yang usahanya dibina oleh KUD Minatani sebagai bapak angkat. Fasilitas kredit yang telah disalurkan BNI mencapai Rp 4,5 miliar dan seiring dengen pembentukan Kampoeng BNI, akan ditambah fasilitasnya hingga Rp 7 miliar. Serta dengan bantuan sarana fisik di daerah tersebut, seperti renovasi tempat pelelangan iklan, pembangunan pendopo atau sarana pusat kegiatan para nelayan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)