Palu (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan dana Rp33 miliar dari APBD 2011 untuk pengentasan kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan (PPK) di 11 kabupaten/kota.

"Setiap kabupaten akan terima Rp3 miliar. Dana ini harus dibagikan kepada 10 desa/ kelurahan yang penduduknya masih banyak yang miskin namun memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan," kata Gubernur Sulteng HB Paliudju dalam perbincangan dengan ANTARA di Palu, Senin.

HB. Paliudju yang sejak Minggu (20/3) menjalani cuti untuk kampanye Pilkada Sulteng 2011 itu mengatakan, dengan dana Rp300 juta/desa atau kelurahan ini, masyarakat setempat akan memilih usaha ekonomi kerakyatan yang dinilai paling cepat mengentaskan kemiskinan untuk dikembangkan.

"Kalau potensinya rumput laut, ya dana itu diberikan kepada pembudidaya untuk meningkatkan kapasitas usaha taninya. Kalau potensinya peternakan ayam atau kambing, itu yang dikembangkan. Masyarakat diberi keleluasaan untuk menentukan penggunaan dana," ujarnya.

Dana itu, kata Paliudju, bisa juga digunakan untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi desa seperti jalan usaha tani atau saluran irigasi desa yang dampaknya signifikan dalam mendorong peningkatan produksi dan pendapatan keluarga kurang mampu di desa tersebut.

"Ini hanya salah satu dari banyak usaha pemerintah provinsi dalam menekan angka kemiskinan, karena setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki program dan proyek untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Gubernur Paliudju yang akan mengakhiri masa jabatannya periode 2006-2011 pada 24 Maret 2011 itu mengatakan, selama masa kepemimpinannya bersama Wagub H. Ahmad Yahya, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan.

"Selama lima tahun terakhir, kita mampu mengentaskan kewiskinan untuk 91.110 jiwa," ujar Paliudju, calon Wakil Gubernur Sulteng pada Pilkada 6 April 2011 mendampingi Rendy Lamadjido itu.

Pada 2006, angka kemiskinan di provinsi berpenduduk sekitar 2,5 juta jiwa ini tercatat 566.100 jiwa atau 24,09 persen, namun pada Maret 2010 telah turun menjadi 474.990 jiwa (18,07 persen. Tahun 2011 ini tentu akan semakin turun lagi, ujarnya namun belum menyebut angka riil karena belum ada data resmi yang diumumkan BPS.

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya yang berhasil dicapai antara lain meningkatnya index pembangunan manusia (IPM) sebesar 1,9 poin yakni dari 68,8 poin pada 2006 menjadi 70,7 poin pada 2010.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2006 yang tercatat 7,5 persen, naik menjadi 7,79 persen pada 2010. Angka pertumbuhan ekonomi ini tidak pernah turun selama lima tahun berturut-turut, ujarnya.

"Masih banyak indikator kesejahteraan rakyat lainnya yang mencatat peningkatan menggembirakan. Ini semua karena keberhasilan menjaga stabilitas keamanan di daerah yang pernah dilanda konflik horizontal ini," ujarnya. (R007*S027/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011